Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya, bersama sejumlah OPD, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Command Center Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (11/8/2025)
(foto: diskominfo sumut)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan kesiapannya dalam mengendalikan inflasi sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang berlangsung secara virtual, Senin (11/8/2025).
Wakil Gubernur Sumut, Surya Rajagukguk, mengikuti Rakor tersebut melalui zoom meeting dari Ruang Sumut Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan. Dalam arahannya, ia menyebut bahwa sejumlah langkah strategis akan segera diimplementasikan demi menekan laju inflasi.
"Langkah-langkah ini bagian dari arahan pemerintah pusat untuk percepatan ekonomi. Kita akan dorong percepatan realisasi APBD, PMA dan PMDN, serta proyek-proyek infrastruktur pemerintah," ujar Surya.
Beberapa strategi konkret yang disiapkan Pemprov Sumut di antaranya:
Pengendalian harga bahan pokok
Pencegahan ekspor-impor ilegal
Perluasan lapangan kerja
Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan manufaktur
Penyederhanaan proses perizinan usaha
Surya juga meminta seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memetakan wilayah yang inflasinya menjadi perhatian khusus.
"Saya minta semua OPD kerja tim. Fokus ke kegiatan yang bisa menekan inflasi, langsung eksekusi," tegasnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Sumut mengalami inflasi sebesar 0,76% secara bulanan (month-to-month) pada Juli 2025. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah beras dan bawang merah, serta kelompok pendidikan seiring dengan tahun ajaran baru.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya stabilisasi harga beras menjelang masa paceklik pada September-Oktober. Ia menyebut, saat ini stok beras nasional mencapai 4 juta ton, dan distribusinya perlu diatur secara tepat sasaran.
"Ini penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Perlu sinergi antara pusat dan daerah dalam mengelola distribusi," kata Tito.
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, jajaran kementerian terkait, serta lembaga seperti Bank Indonesia, Bulog, dan BPS Sumut.
Pemprov Sumut berharap langkah bersama ini mampu menjaga kestabilan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.*
Editor
:
Pemprov Sumut Siap Kendalikan Inflasi dan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah