OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun revisi kebijakan penting terkait pengelompokan kualitas dan harga eceran tertinggi (HET) beras. Jika disetujui Presiden Prabowo Subianto, pengelompokan beras menjadi dua kategori—premium dan medium—akan dihapus, dan digantikan dengan satu standar kualitas dan satu HET tunggal.
Langkah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai rapat bersama kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Rabu (13/8).
"Kami sudah rapat. Tapi belum bisa diumumkan sebelum lapor kepada Pak Presiden. Kami akan lapor dulu," kata Zulhas di Kantornya.
Beras Jadi Satu Kategori, HET Disesuaikan
Perubahan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan kebijakan dan menghindari ketimpangan antara hulu dan hilir dalam distribusi beras.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa revisi aturan sudah selesai dibahas, dan kini tinggal menunggu persetujuan presiden.
"Keliatannya cuma naik Rp100, Rp200, atau Rp500, tapi ini berdampak ke 280 juta orang. Jadi nggak boleh salah dalam memutuskan," ujar Arief.
Arief juga menyebut telah mengajukan empat proposal kepada Menko Pangan, termasuk menghapus seluruh kategori kualitas beras dan menetapkan HET hanya berdasarkan tingkat broken (pecahnya butir beras).
"Sudah masuk alternatif juga, kalau memang semuanya dihapus, nggak pakai premium. Sudah, beras adalah beras," tegas Arief.
Alasan Revisi: Sensitivitas Tinggi, Dampak Luas
Kebijakan beras selalu menjadi isu sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan atau perubahan kecil sekalipun bisa berdampak besar pada rantai pasok dan daya beli masyarakat.
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL