JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan mulai menguji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025. Namun, peluncuran sistem ini menuai kekhawatiran publik terkait potensi pelanggaran privasi dan pengawasan aktivitas keuangan masyarakat.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan masuk ke ruang privat individu. Ia menepis anggapan bahwa BI akan memantau detail transaksi masyarakat secara individu.
"BI bukan lembaga yang akan memantau siapa beli sepatu atau siapa nongkrong di kafe. Itu melanggar UU Pelindungan Data Pribadi dan jelas bukan tugas kami," ujar Dicky dalam pertemuan bersama media, Selasa (12/8).
Baca Juga:
Walau begitu, sistem Payment ID memang dirancang untuk dapat merekam aktivitas keuangan secara menyeluruh, mulai dari transaksi perbankan, e-wallet, hingga pinjaman online (pinjol). Namun, Dicky memastikan bahwa data hanya akan diakses dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data.
Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi menilai implementasi Payment ID harus berpijak pada prinsip private consent based, sesuai dengan amanat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Baca Juga:
"Data hanya boleh diakses otoritas resmi, dan itu pun dengan izin eksplisit dari pemilik. Perlu audit independen, enkripsi tinggi, autentikasi dua faktor, serta mekanisme penghapusan otomatis untuk menjaga privasi masyarakat," tegas Heru.
Heru juga menyarankan BI membentuk Dewan Independen untuk mengawasi Payment ID, melibatkan akademisi, pakar data, dan masyarakat sipil.
Sementara itu, Izzudin Al Farras dari INDEF menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, termasuk regulasi teknis dan penyimpanan data di dalam negeri.
"Pemerintah harus mempercepat penerbitan aturan turunan dari UU PDP agar implementasi Payment ID tidak menimbulkan celah hukum," ujar Izzudin.
Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, menyoroti perlunya pendekatan teknologi seperti blockchain dan tokenisasi untuk menjaga privasi data.
"Data transaksi tidak boleh langsung terhubung ke NIK. Penggunaan tokenisasi menjaga anonimitas dan mencegah penyalahgunaan data," jelasnya.
Banjaran menambahkan, sistem harus memberikan akses transparan kepada pengguna untuk mengetahui kapan dan oleh siapa data mereka diakses.
Meski BI telah berulang kali meyakinkan publik bahwa privasi akan dijaga, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pengawasan berlebihan tetap mengemuka. Agar Payment ID sukses diterapkan dan mendapat kepercayaan publik, dibutuhkan tata kelola yang transparan, teknologi yang aman, serta perlindungan hukum yang kuat.*
(cn/j006)
NTT Gunung Lewotobi Lakilaki kembali erupsi pada Senin dini hari (18/8/2025) sekitar pukul 02.21 WITA. Kolom abu vulkanik tebal berwarna
Peristiwa
JAKARTA Bank BCA kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK
Ekonomi
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia politik dan olahraga nasional. I Gusti Kompyang Manila (IGK Manila), Sekretaris Majelis Tinggi Part
Politik
TOBA Kejuaraan dunia Aquabike Jetski World Championship 2025 yang digelar di Danau Toba resmi berakhir pada Minggu (17/8/2025). Ajang ba
Olahraga
DELI SERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya memimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahu
Pemerintahan
Sarogodung, Tapanuli Selatan Suasana meriah dan penuh semangat nasionalisme menyelimuti Desa Sarogodung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Ta
Nasional
Padangsidimpuan, Sumatera Utara Kasus dugaan pembobolan rekening nasabah kembali mencoreng kepercayaan publik terhadap sistem perbankan
Hukum dan Kriminal
Jembrana, Bali Suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti Lapangan Apel Kodim 1617/Jembrana, Senin pagi (18/8/2025), saat sebanyak 80
Nasional
TAPSEL Semangat nasionalisme mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sarogodung, Kecamatan
Nasional
LONDON Grup musik Kpop global, Blackpink, memberikan penghormatan kepada grup legendaris Spice Girls dalam penampilan penutupan tur dua h
Entertainment
