Ara Tambah Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Jadi 50 Ribu Unit: Realisasi Sudah Capai 183 Persen

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan adanya penambahan kuota rumah subsidi bagi buruh dari sebelumnya 20 ribu unit menjadi 50 ribu unit. Keputusan ini diambil menyusul tingginya minat tenaga kerja terhadap program rumah murah pemerintah.

"Bapak Menteri (Yassierli) mengajukan tambahan dari 20 ribu menjadi 50 ribu dan saya langsung setuju. Artinya program ini sangat diminati oleh tenaga kerja," ujar Ara dalam konferensi pers bersama Menteri Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Realisasi Rumah Buruh Sudah Lampaui Kuota Awal

Baca Juga:

• Makam Raja Sidabutar Diresmikan Usai Renovasi: Kolaborasi Keluarga Menteri PKP dan Pemkab Samosir Dorong Wisata Budaya
• Fahri Hamzah: Subsidi Tanah Bisa Turunkan Harga Properti hingga 50 Persen

Ara menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 36.629 unit rumah subsidi untuk buruh telah berhasil disalurkan, atau mencapai 183 persen dari kuota awal.

"Data dari BP Tapera menunjukkan 36.629 unit sudah diserahkan, ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari buruh dan pekerja," tambahnya.

Baca Juga:

• Fahri Hamzah Sebut Kinerja Kementerian PKP Masih Nol, Menteri Ara Minta Cek Data
• Menteri PKP Minta Warga Aktif Laporkan Pengembang Nakal: "Kami Siap Tindaklanjuti"

Realisasi FLPP Capai 153.599 Unit

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa total realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi secara nasional telah mencapai 153.599 unit per 14 Agustus 2025.

"Kalau ditambahkan dengan rumah yang masih dalam proses pembangunan, maka jumlahnya mencapai 196.307 unit," jelas Heru. Ia menargetkan seluruh unit tersebut bisa selesai dan diakadkan dalam dua bulan ke depan.

Target Akad Rumah Subsidi September dan Desember 2025

Ara juga mengungkapkan rencana strategis pemerintah ke depan. Pada September 2025, ditargetkan akan dilakukan akad untuk 25 ribu unit rumah subsidi, sementara pada Desember 2025, pemerintah menargetkan 50 ribu rumah siap huni, mayoritas untuk para buruh.

"Kita akan gelar akad massal. Ini bentuk nyata keberpihakan negara kepada para pekerja," ujar Ara.

Program ini menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan buruh dan pekerja formal di Indonesia.*

Makam Raja Sidabutar Diresmikan Usai Renovasi: Kolaborasi Keluarga Menteri PKP dan Pemkab Samosir Dorong Wisata Budaya

Fahri Hamzah: Subsidi Tanah Bisa Turunkan Harga Properti hingga 50 Persen

Fahri Hamzah Sebut Kinerja Kementerian PKP Masih Nol, Menteri Ara Minta Cek Data

Menteri PKP Minta Warga Aktif Laporkan Pengembang Nakal: "Kami Siap Tindaklanjuti"

Kemendagri Teken Kerja Sama dengan BP Tapera, Pegawai Gaji di Bawah 5 Juta Kini Bisa Miliki Rumah Layak

Kementerian PKP dan MUI Luncurkan Program Rumah Subsidi untuk Guru Ngaji dan Dai se-Indonesia