Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.001 Triliun, BI Tegaskan Masih dalam Batas Sehat

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir kuartal II tahun 2025 mencapai US$433,3 miliar atau sekitar Rp7.001,8 triliun (dengan kurs Rp16.159 per dolar AS).

Meski mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan ULN pada periode ini mencerminkan kontraksi pada sektor swasta, meskipun utang pemerintah masih mengalami kenaikan.

Baca Juga:

• Sri Mulyani: RI Butuh Rp 7.450 Triliun Investasi untuk Tumbuh 5,4% di 2026
• Komisi VI DPR RI Dukung Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN: “Harus Ada Kontribusi Nyata”

"Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel. ULN digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN yang diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, tentunya dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8).

Pada kuartal II 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,1 miliar, meningkat 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 7,6 persen.

Baca Juga:

• Mendagri Harap Anggaran Daerah Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat
• Presiden Prabowo Alokasikan Rp69 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional dalam RAPBN 2026

Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis, di antaranya:

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3%)

- Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (19,0%)

- Jasa Pendidikan (16,4%)

- Konstruksi (11,9%)

- Transportasi dan Pergudangan (8,6%)

BI mencatat bahwa 99,9 persen dari total ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, yang menunjukkan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi jangka panjang.

Sementara itu, ULN sektor swasta pada periode yang sama mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 1,0 persen pada kuartal sebelumnya.

Posisi utang swasta berada di angka US$194,9 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari:

- Industri Pengolahan

- Jasa Keuangan dan Asuransi

- Pengadaan Listrik dan Gas

- Pertambangan dan Penggalian

Keempat sektor ini menyumbang 80,5 persen dari total ULN swasta.

Sama seperti pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa sebesar 76,7 persen.

BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia masih dalam kategori sehat.

Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kuartal II 2025 berada pada level 30,5 persen, lebih rendah dibandingkan kuartal I 2025 yang sebesar 30,7 persen.

Selain itu, 85 persen dari total ULN Indonesia merupakan utang jangka panjang, yang memberikan ruang stabilitas lebih kuat terhadap gejolak eksternal.

Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN, guna memastikan peran ULN tetap optimal dalam mendukung pembangunan nasional.

"Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Risiko-risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian akan terus diminimalkan," tutup Ramdan.*

(cn/a008)

Sri Mulyani: RI Butuh Rp 7.450 Triliun Investasi untuk Tumbuh 5,4% di 2026

Komisi VI DPR RI Dukung Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN: “Harus Ada Kontribusi Nyata”

Mendagri Harap Anggaran Daerah Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Presiden Prabowo Alokasikan Rp69 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional dalam RAPBN 2026

Defisit RAPBN 2026 Diproyeksi Turun Jadi 2,48% PDB, Sri Mulyani: Dikelola dengan Hati-Hati

Pidato Presiden Prabowo Tidak Singgung Kenaikan Gaji ASN, Mensesneg: Artinya Memang Tidak Ada