Koalisi Sipil Desak MK Percepat Uji Materi UU TNI Usai Kasus Andrie Yunus
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir kuartal II tahun 2025 mencapai US$433,3 miliar atau sekitar Rp7.001,8 triliun (dengan kurs Rp16.159 per dolar AS).
Meski mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan ULN pada periode ini mencerminkan kontraksi pada sektor swasta, meskipun utang pemerintah masih mengalami kenaikan.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel. ULN digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN yang diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, tentunya dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8).
Pada kuartal II 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,1 miliar, meningkat 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 7,6 persen.
Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.
Sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis, di antaranya:
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3%)
- Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (19,0%)
- Jasa Pendidikan (16,4%)
- Konstruksi (11,9%)
- Transportasi dan Pergudangan (8,6%)
BI mencatat bahwa 99,9 persen dari total ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, yang menunjukkan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi jangka panjang.
Sementara itu, ULN sektor swasta pada periode yang sama mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 1,0 persen pada kuartal sebelumnya.
Posisi utang swasta berada di angka US$194,9 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari:
- Industri Pengolahan
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pertambangan dan Penggalian
Keempat sektor ini menyumbang 80,5 persen dari total ULN swasta.
Sama seperti pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa sebesar 76,7 persen.
BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia masih dalam kategori sehat.
Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kuartal II 2025 berada pada level 30,5 persen, lebih rendah dibandingkan kuartal I 2025 yang sebesar 30,7 persen.
Selain itu, 85 persen dari total ULN Indonesia merupakan utang jangka panjang, yang memberikan ruang stabilitas lebih kuat terhadap gejolak eksternal.
Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN, guna memastikan peran ULN tetap optimal dalam mendukung pembangunan nasional.
"Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Risiko-risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian akan terus diminimalkan," tutup Ramdan.*
(cn/a008)
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI