MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan kabar menggembirakan bagi pelaku usaha di wilayahnya dengan menghadirkan insentif berupa potongan pajak.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan investasi sekaligus mendongkrak perekonomian di Sumut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby pada acara Pekan Inovasi Investasi Sumatera Utara (PIISU) 2025 dan Peringatan Hari Indonesia Menabung yang digelar di halaman Istana Maimon, Medan, Rabu (20/8/2025).
Baca Juga:
"Kami berharap pemerintah daerah juga memberikan insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang melakukan investasi di Sumut. Misalnya, kabupaten dan kota dapat memberikan potongan pajak sebagai bentuk dukungan bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Bobby.
Gubernur menjelaskan, insentif tersebut dapat diberikan dalam bentuk Barang Kena Pajak (BKP).
Baca Juga:
Sebagai contoh, apabila seorang bupati atau wali kota memberikan diskon biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka diskon tersebut akan digantikan oleh Pemprov Sumut pada anggaran tahun berikutnya dalam bentuk BKP.
"Upaya ini kami lakukan sebagai langkah strategis mempercepat realisasi investasi di Sumut, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kami berharap seluruh kepala daerah di Sumut dapat mengadopsi kebijakan serupa," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bobby mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 sebesar 8%.
Sementara itu, Sumut yang merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8% hingga 7,2%.
Untuk mewujudkan target tersebut, Sumut memerlukan realisasi investasi mencapai Rp53 triliun.
Inovasi dalam pemberian insentif berupa potongan pajak diharapkan dapat mendorong investasi dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sumut.
Dalam rangka Peringatan Hari Indonesia Menabung, Gubernur Bobby juga menyerahkan 1.000 buku tabungan beserta isi rekening sebesar Rp5.000 kepada siswa SMA.
Ia mengajak dinas pendidikan untuk mengembangkan program menabung yang inovatif, misalnya dengan sistem menabung menggunakan sampah yang dapat ditukar uang.
"Kita dorong agar gerakan menabung menjadi lebih kreatif sehingga tabungan siswa bisa terus bertambah hingga mereka lulus," katanya.
Pekan Inovasi Investasi Sumatera Utara 2025 diwarnai dengan kehadiran 82 stan UMKM se-Sumut, peluncuran aplikasi "Si Indah", pertunjukan seni budaya, presentasi produk inovatif, serta program pendaftaran sertifikat halal gratis.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, Forkopimda Sumut, Konsul Jenderal negara sahabat, sejumlah kepala daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, serta ratusan pelajar SMA dan pelaku UMKM.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
