PAREPARE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare mengungkapkan adanya kenaikan signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialami oleh sejumlah warga, bahkan mencapai 800 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD yang kemudian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare untuk segera mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Hal ini disampaikan dalam rapat badan anggaran DPRD bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Selasa (19/8/2025).
Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, menyoroti dampak kenaikan PBB yang sangat tinggi dan meminta agar Pemkot menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.
"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang PBB-nya melonjak hingga delapan kali lipat. Ada warga yang sebelumnya membayar Rp400 ribu, kini harus membayar lebih dari Rp4 juta. Ini tentu sangat membebani mereka," ujarnya.
Yusuf menambahkan, DPRD tidak ingin muncul gejolak sosial di Parepare seperti yang terjadi di daerah lain akibat kenaikan pajak yang signifikan.
Oleh karena itu, Pemkot diminta segera mencari solusi yang terbaik demi kenyamanan warga.
Untuk memudahkan warga dalam menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi, DPRD juga meminta agar Pemkot membuka posko pengaduan di setiap kelurahan.
Posko ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan BKD sehingga solusi atas masalah PBB dapat segera ditemukan.
"Jika memang perlu, kami DPRD siap untuk mempertimbangkan revisi terhadap peraturan daerah terkait pajak daerah ini. Namun, kami berharap Pemkot dapat terlebih dahulu mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak," kata Yusuf.
Sementara itu, Kepala UPTD PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Parepare, Alamsyah, menjelaskan bahwa kenaikan PBB ini dipicu oleh peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah yang berlaku di seluruh wilayah Parepare.
Meskipun demikian, ada sebagian PBB yang justru tetap atau bahkan menurun.
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
