Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di seluruh wilayah Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, H. Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, memimpin langsung rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (29/8/2025).
Dalam arahannya, Wagub meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar lebih fokus terhadap pengendalian harga komoditas strategis seperti beras, cabai merah, dan bawang merah, yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi.
"Langkah nyata yang bisa dilakukan antara lain percepatan penyaluran program SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, dan memperluas jangkauan toko pantau inflasi," ujar Ijeck.
Ia juga mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait guna memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD) dan membangun ekosistem hulu-hilir yang kuat di sektor pangan.
Dalam hal elektronifikasi transaksi, Pemprov Sumut meminta agar penerimaan daerah semakin dioptimalkan melalui pembayaran non tunai.
Penerapan kanal digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking untuk pajak dan retribusi daerah dinilai penting untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih transparan dan akuntabel.
Pemprov juga menyepakati percepatan penyusunan regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pemerintahan daerah.
Wagub juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital di kalangan perangkat daerah dan masyarakat.
TP2DD di setiap daerah diminta meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi OPD, pelaku usaha, dan wajib pajak agar dapat memahami manfaat digitalisasi transaksi secara menyeluruh.
"Digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga membangun tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab," ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam pengendalian inflasi.
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL
