Pemprov Sumut Dorong Kendali Inflasi dan Akselerasi Digitalisasi Transaksi Daerah

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di seluruh wilayah Sumut.

Wakil Gubernur Sumut, H. Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, memimpin langsung rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (29/8/2025).

Dalam arahannya, Wagub meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar lebih fokus terhadap pengendalian harga komoditas strategis seperti beras, cabai merah, dan bawang merah, yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi.

"Langkah nyata yang bisa dilakukan antara lain percepatan penyaluran program SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, dan memperluas jangkauan toko pantau inflasi," ujar Ijeck.

Ia juga mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait guna memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD) dan membangun ekosistem hulu-hilir yang kuat di sektor pangan.

Dalam hal elektronifikasi transaksi, Pemprov Sumut meminta agar penerimaan daerah semakin dioptimalkan melalui pembayaran non tunai.

Penerapan kanal digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking untuk pajak dan retribusi daerah dinilai penting untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemprov juga menyepakati percepatan penyusunan regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pemerintahan daerah.

Wagub juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital di kalangan perangkat daerah dan masyarakat.

TP2DD di setiap daerah diminta meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi OPD, pelaku usaha, dan wajib pajak agar dapat memahami manfaat digitalisasi transaksi secara menyeluruh.

"Digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga membangun tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab," ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam pengendalian inflasi.

Di antaranya melalui penanaman jagung secara massal, panen raya serentak, penyelenggaraan lebih dari 35 kali operasi pasar, serta gerakan pasar dan pangan murah yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, dalam kesempatan yang sama menyampaikan beberapa tantangan utama yang perlu diatasi.

Menurutnya, tekanan inflasi di Sumut sebagian besar berasal dari kelompok bahan makanan.

"Pasokan dan harga beras masih belum stabil, dan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan belum terbentuk secara optimal," jelas Iman.

Ia menegaskan perlunya pembentukan ekosistem yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi, guna menjamin ketersediaan dan kestabilan harga pangan secara berkelanjutan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Hutabarat, serta perwakilan BUMD dan OPD terkait.

Melalui sinergi dan komitmen bersama, Pemprov Sumut berharap pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.*