
Uya Kuya Sampaikan Permohonan Maaf Tulus untuk Masyarakat Indonesia
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA - Masyarakat dihebohkan dengan isu yang beredar di media sosial mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim mengandung minyak babi. Isu ini langsung menimbulkan keresahan, terutama di kalangan umat Islam, yang khawatir tentang kehalalan makanan yang diberikan.
Isu ini pertama kali mencuat setelah beredarnya sebuah video yang menyebutkan bahwa ada unsur non-halal dalam salah satu menu yang dibagikan dalam program tersebut. Video ini segera viral di berbagai platform daring, memicu spekulasi dan kekhawatiran masyarakat.
Menanggapi keresahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera bertindak cepat dengan mengundang Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan klarifikasi. Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat (29/8), Kiai Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa, mengatakan bahwa MUI bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan diskusi mendalam mengenai masalah ini.
Baca Juga:
"MUI mengundang berbagai pihak terkait, termasuk BGN, ASPRADAM, APMAKI, BPJPH, LPPOM, untuk berdiskusi mengenai isu yang muncul terkait dengan program Makan Bergizi Gratis," ujar Kiai Ni'am. Ia menambahkan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk mengklarifikasi isu yang beredar dan memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan dalam program ini telah memenuhi standar halal yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BGN menjelaskan secara rinci mengenai proses pengadaan bahan makanan, dari tahap verifikasi hingga distribusi. BGN menegaskan bahwa semua bahan yang digunakan dalam program MBG telah melalui audit ketat dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua produk yang digunakan aman dan halal, sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga:
"BGN memberikan komitmen untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam program MBG telah melalui verifikasi halal yang ketat. Kami memastikan bahwa tidak ada unsur non-halal, termasuk minyak babi, dalam bahan makanan yang disediakan," kata Kiai Ni'am merujuk pada klarifikasi dari pihak BGN.
Setelah klarifikasi ini, MUI dan BGN sepakat untuk menjaga komunikasi yang intensif guna memastikan bahwa setiap program bantuan yang melibatkan makanan publik memenuhi standar halal dan aman untuk dikonsumsi.
MUI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, dan mengajak agar selalu mengedepankan kedamaian dan saling percaya.
"Kami berharap dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat dapat kembali tenang dan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya keraguan," ujar Kiai Ni'am.*
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
NasionalTAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
NasionalJAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
NasionalJAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & TeknologiCIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
NasionalJAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
NasionalACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
NasionalJAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik