Airlangga Hartarto Minta Pengusaha Tak Lakukan PHK di Tengah Gejolak Ekonomi

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau para pengusaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang saat ini tengah bergejolak.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam dialog bersama para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang berlangsung di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

"Pemerintah berharap para pengusaha Kadin yang sudah digembleng di Magelang dengan semangat Gunung Tidar tidak mundur untuk melakukan PHK. Jadi, any single PHK itu bertentangan dengan semangat Tidar," ujar Airlangga.

Ia menegaskan bahwa menjaga keberlanjutan usaha dan stabilitas tenaga kerja lebih penting daripada semata-mata mengejar efisiensi jangka pendek atau hitungan untung rugi.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja baru guna menopang target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen per tahun.

Menurut Anindya, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 2,5 juta hingga 3 juta tenaga kerja setiap tahunnya.

Kebutuhan ini berasal dari berbagai sektor industri, termasuk yang tengah berkembang pesat seperti digitalisasi dan ekonomi hijau.

"Salah satunya industrialisasi hijau, itu menelan banyak sekali agregat tenaga kerja. Kedua, digitalisasi. Untuk pekerjaan labeling AI saja, satu perusahaan bisa menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja," kata Anindya.

Ia juga menyoroti pentingnya mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal hilirisasi industri dan ketahanan pangan, yang dinilai mampu menciptakan ekosistem lapangan kerja baru secara luas dan merata.

"Sekarang saya lihat banyak anak muda yang mulai menekuni pertanian. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Tantangannya tinggal memastikan penyerapan tenaga kerja ini lebih cepat dan berkualitas," tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk subsidi transportasi, bantuan sosial, dan insentif bagi industri padat karya.

Dalam konteks ini, Airlangga kembali menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha agar transisi ekonomi tetap inklusif dan tidak menimbulkan gejolak sosial baru.