Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada Tahap 3 tahun 2025, yang mencakup periode Juli hingga September 2025.
Program utama yang disalurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.
Masyarakat yang ingin mengetahui status penerima bansos dapat melakukan pengecekan dengan mudah melalui dua saluran resmi yang disediakan Kemensos, yakni situs web resmi di cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi resmi "Cek Bansos" yang tersedia di Google Play Store maupun App Store.
Kepala Humas Kemensos mengingatkan agar masyarakat selalu menggunakan jalur resmi untuk menghindari risiko penipuan yang saat ini marak beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat.
Cara Cek Bansos Kemensos Tahap 3
Untuk mengecek status bansos melalui situs resmi, masyarakat dapat mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
Setelah masuk, pengguna wajib memilih wilayah domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai dari provinsi hingga kelurahan, lalu memasukkan nama lengkap penerima manfaat dan kode verifikasi (captcha).
Setelah itu, klik "Cari Data" untuk melihat status bansos.
Selain itu, aplikasi "Cek Bansos" yang bisa diunduh gratis memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Setelah registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), pengguna dapat mengecek status bansos, mengusulkan penerima baru, atau menyampaikan sanggahan terkait data penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
Rincian Penyaluran dan Besaran Bansos
Pada Tahap 3 tahun 2025, Kemensos menyalurkan bansos dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan.
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL