JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan perbedaan harga barang-barang subsidi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Subsidi ini mencakup berbagai kebutuhan vital masyarakat mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, hingga pupuk.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), Purbaya menegaskan bahwa pemberian subsidi merupakan bentuk keberpihakan fiskal pemerintah agar masyarakat tetap bisa menikmati harga energi dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.Baca Juga:
Harga keekonomian Pertalite seharusnya Rp 11.700 per liter. Namun masyarakat hanya membayar Rp 10.000 per liter. Selisih Rp 1.700 atau 15 persen ditanggung APBN melalui kompensasi.
"Realisasi subsidi Pertalite pada 2024 tercatat Rp 56,1 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 157,4 juta kendaraan," jelas Purbaya.
Selisih harga paling besar terjadi pada Solar. Harga keekonomian Rp 11.950 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Artinya, Rp 5.150 atau 43 persen ditanggung APBN. Realisasi subsidi Solar sepanjang 2024 mencapai Rp 89,7 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4 juta kendaraan.
Minyak Tanah
Harga keekonomian minyak tanah mencapai Rp 11.150 per liter, sedangkan masyarakat cukup membayar Rp 2.500 per liter. Selisih Rp 8.650 atau 78 persen ditanggung APBN. Realisasi subsidi minyak tanah tahun 2024 mencapai Rp 4,5 triliun dengan penerima manfaat 1,8 juta rumah tangga.
Purbaya menyebut LPG 3 kilogram menjadi salah satu komoditas dengan subsidi terbesar. Harga keekonomian mencapai Rp 42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Dengan demikian, APBN menanggung Rp 30.000 per tabung atau sekitar 70 persen.
"Realisasi subsidi LPG 3 kg pada 2024 mencapai Rp 80,2 triliun dengan 41,5 juta pelanggan penerima manfaat," ungkapnya.
Listrik
Sektor kelistrikan juga mendapatkan subsidi besar. Untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, harga keekonomian Rp 1.800/kWh, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 600/kWh. Selisih Rp 1.200 atau 67 persen ditanggung APBN, dengan realisasi Rp 156,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 40,3 juta pelanggan.
Sedangkan untuk pelanggan 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp 1.400/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 400 atau 22 persen ditanggung pemerintah dengan realisasi Rp 47,4 triliun untuk 50,6 juta pelanggan.
Pupuk
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait pengawasan terhadap Danantara dalam rapat kerja bersa
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI telah menunjuk dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) sebagai pengelola layanan penyel
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan membuka seleksi terbuka untuk pengisian jabatan direksi di tiga Perusahaan Umum Daerah (PUD) Kota Med
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Kepatuhan Internal (Patnal) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi kepada ratusan pegawai yang terb
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung akan membantu menyeleksi calon peja
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana perceraian Bedu dengan Irma Kartika Anggreani digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (30/9/20
Entertainment
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebakaran hebat di Gang Langgar, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sar
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan perbedaan harga barangbarang subsidi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah
Ekonomi
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengusulkan agar kantin sekolah disulap menjadi dapur khusus penyedia makanan b
Pemerintahan
JAKARTA Oppo semakin serius menantang pasar flagship dengan menghadirkan Oppo Find X9 Pro yang siap debut secara global usai peluncuran
Sains & Teknologi
