JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait harga resmi LPG 3 Kg yang disebut hanya Rp12.750 per tabung setelah disubsidi pemerintah.
Bahlil menyebut Purbaya kemungkinan salah membaca data yang disampaikan oleh jajarannya di Kementerian Keuangan.
Ia bahkan menilai Purbaya masih perlu beradaptasi dengan tugas barunya sebagai Menteri Keuangan.Baca Juga:
"Itu mungkin Menkeunya salah baca data. Biasalah, mungkin butuh penyesuaian," ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kantor BPH Migas, Kamis (2/10/2025).
Bahlil menambahkan, bisa jadi Purbaya belum mendapatkan masukan yang tepat dari Direktur Jenderal (Dirjen) atau tim internalnya mengenai detail data subsidi energi, khususnya LPG 3 Kg.
"Mungkin Pak Menterinya belum dikasih masukan oleh Dirjennya dengan baik atau oleh timnya," lanjut Bahlil.
Terkait subsidi LPG 3 Kg, Bahlil menegaskan Kementerian ESDM masih merancang skema penyaluran untuk tahun 2026.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi mungkin Pak Menterinya belum baca data kali itu," tegas Bahlil.
Kementerian ESDM, kata dia, berkomitmen agar subsidi LPG benar-benar tepat sasaran, dengan hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) berbasis DTSEN.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa harga keekonomian LPG 3 Kg sebenarnya mencapai Rp42.750 per tabung.
Namun, melalui subsidi dari APBN, sebesar Rp30.000 per tabung, masyarakat hanya membayar sekitar Rp12.750, yang menjadi harga resmi di pangkalan.
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
