Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan atas gugatan perdata yang dilayangkan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Gugatan dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tersebut didaftarkan pada Senin (29/9) oleh seorang warga sipil bernama Tati Suryati.
Selain Menteri Bahlil, PT Pertamina (Persero) dan PT Shell Indonesia juga masuk dalam daftar tergugat.Baca Juga:
Tati mengungkapkan dalam gugatannya bahwa dirinya rutin melakukan pengisian BBM di SPBU Shell, namun pada 14 September 2025 menemukan bahan bakar yang biasa dibelinya tidak tersedia di lokasi tersebut.
Kelangkaan ini mendorong Tati untuk mengambil langkah hukum terhadap ketiga pihak terkait.
Menanggapi gugatan tersebut, Menteri Bahlil menyatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berjalan.
"Ya, kami menghargai proses hukum," ujarnya saat ditemui di sela-sela rapat Koordinasi Persiapan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10).
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan adanya kesepakatan dengan beberapa SPBU swasta, termasuk Shell, Vivo, BP, dan ExxonMobil, untuk membeli tambahan stok BBM melalui skema impor yang dikelola oleh Pertamina.
Skema ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan BBM yang telah terjadi sejak Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta.
Dalam kesepakatan tersebut, BBM yang dibeli adalah BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dicampur di tangki SPBU masing-masing.
Namun, Bahlil mengakui bahwa proses koordinasi dengan kantor pusat global beberapa perusahaan swasta tersebut masih berlangsung, sehingga implementasi skema impor ini memerlukan waktu tambahan.
"Beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing," jelas Bahlil.
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari proses pengusutan dugaan k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL