Dari Laut untuk Negeri: APINDO Bangun Ekosistem Rumput Laut Ramah Lingkungan

JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah mitra strategis, yakni Standard Chartered, Conservation International (CI), dan Konservasi Indonesia (KI), secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pelaksanaan Indonesia Seaweed Initiative, sebuah inisiatif lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Indonesia dalam rangka memperkuat hilirisasi industri rumput laut nasional.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah awal kolaborasi multipihak antara sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi konservasi, dan asosiasi bisnis.

Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan antara potensi besar industri rumput laut Indonesia dan kondisi aktual di lapangan yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga minimnya integrasi riset dan pembiayaan.

Baca Juga:

• Tambang untuk Rakyat, Rakyat yang Mana?

Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa dengan baru sekitar 0,8 persen lahan potensial rumput laut yang termanfaatkan, serta mayoritas produk masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, diperlukan terobosan besar melalui pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi.

"Hilirisasi rumput laut membutuhkan lebih dari sekadar industrialisasi produk. Yang krusial adalah membangun ecosystem enabler yang mengintegrasikan riset terapan, infrastruktur logistik, pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi bagi petani," ujar Shinta di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Ia menambahkan, APINDO mendorong penyusunan roadmap lintas sektor yang menempatkan rumput laut sebagai komoditas strategis nasional, tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, tetapi juga memperkuat rantai pasok domestik, mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri, serta memperluas akses pasar global dengan standar keberlanjutan.

Inisiatif Indonesia Seaweed Initiative dirancang untuk menciptakan ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir, melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, pelaku konservasi, serta asosiasi usaha.

Dalam inisiatif ini, APINDO berperan sebagai koordinator dan penggerak kolaborasi lintas sektor, Conservation International dan Konservasi Indonesia menyediakan keahlian ilmiah dan teknis dalam bidang konservasi, sementara Standard Chartered memberikan dukungan pembiayaan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku industri.

CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE, menilai industri rumput laut sebagai sektor yang memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang besar.*

"Kami melihat industri rumput laut sebagai sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung agenda iklim global, serta membuka lapangan kerja baru bagi kaum muda," ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President Nature Finance Conservation International, Bjorn Stauch, menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi ekonomi biru.

"Ekosistem laut yang sehat adalah prasyarat penting bagi ketahanan ekonomi biru," katanya.

Konservasi Indonesia, sebagai mitra pelaksana, akan berperan aktif dalam penguatan kapasitas masyarakat pesisir dan penerapan praktik budi daya berkelanjutan di wilayah potensial, seperti Nusa Tenggara.

Meizani Irmadhiany, Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi biru tidak hanya bertumpu pada aspek teknis industri, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas lokal.

"Dengan model pengelolaan berbasis komunitas, pelatihan teknis, dan teknologi tepat guna, kita bisa membangun industri rumput laut yang tangguh sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan," tandasnya.

Kolaborasi multipihak ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia sekaligus pionir dalam membangun ekonomi biru yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.*

Tambang untuk Rakyat, Rakyat yang Mana?

Tragis! Aset Laku Ratusan Juta Tak Tersisa, Ammar Zoni Malah Jadi Pengedar di Rutan

Trump Umumkan Tarif 100 Persen atas Impor China, Pasar Kripto Anjlok hingga Rp 115 Triliun!

Gara-Gara Polemik Ijazah Jokowi, Advokat Gugat UU KIP ke MK

Kini UMKM dan Koperasi Bisa Dapat Izin Tambang!

Wacana Produk Tanpa Sertifikat Halal Jadi Ilegal 2026, DPR: Ngawur dan Sembrono!