Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, yang menyebut bahwa mulai tahun 2026 seluruh produk makanan, minuman, obat, hingga kosmetik yang belum memiliki sertifikat halal akan dikategorikan sebagai produk ilegal.
Menurut Mufti, pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan ketidaksiapan pemerintah, tetapi juga berpotensi mengancam kelangsungan jutaan UMKM di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Saya menilai, pernyataan bahwa mulai 2026 semua produk tanpa sertifikasi halal akan dianggap sebagai produk ilegal adalah pernyataan ngawur dan kebijakan yang sembrono," ujar Mufti kepada media, Jumat (10/10/2025).Baca Juga:
Politikus PDI Perjuangan ini menilai bahwa pendekatan yang digunakan oleh BPJPH terlalu represif dan mengabaikan kondisi riil di lapangan.
Ia menyebut banyak pelaku usaha sebenarnya ingin patuh terhadap aturan, namun terhambat oleh prosedur sertifikasi yang dinilai mahal, rumit, dan belum transparan.
"Sebelum bicara pemaksaan, negara harus bercermin: apakah ekosistem sertifikasi halal kita sudah siap? Apakah prosesnya sudah sederhana, murah, dan bebas pungli? Karena kenyataannya, banyak pelaku usaha yang ingin taat, tapi tidak mampu," tegas Mufti.
Mufti juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, sertifikasi halal sering kali dilakukan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.
Hal ini, menurutnya, membuka ruang bagi praktik pungutan liar (pungli) dan memperburuk kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga terkait.
"Jangan heran apabila sertifikasi halal berubah menjadi komoditas baru pungli. Maka dari itu, sebelum memaksa rakyat, benahi dulu institusinya. Perkuat kredibilitasnya di dunia internasional," imbuhnya.
Mufti Anam juga menyinggung lemahnya pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal Indonesia.
Ia menyayangkan bahwa sejumlah eksportir nasional masih harus menggunakan sertifikat halal dari Malaysia agar produknya diakui di pasar global.
"Artinya apa? Dunia belum percaya pada standar halal Indonesia. Lalu bagaimana kita bisa memaksa rakyat kecil di negeri sendiri, sementara dunia luar saja belum percaya pada sistem kita?" katanya.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
BANDA ACEH Setiap umat manusia memiliki tuntunan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan. Dalam
AGAMA
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lo
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tenga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturutturut. Kenaikan harga minyak dunia
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercep
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar leb
NASIONAL
TOMOHON Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) da
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL