Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Advokat asal Makassar, Komardin, mengajukan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia meminta agar ijazah dan skripsi pejabat serta mantan pejabat negara tidak lagi tergolong sebagai informasi tertutup dan dapat diakses oleh publik.
Permohonan itu diajukan karena Komardin menilai kerap terjadi kegaduhan di masyarakat akibat dugaan keaslian ijazah yang tidak transparan.Baca Juga:
Ia mengklaim kondisi tersebut berdampak pada aktivitas sosial dan ekonominya.
"Terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Sering ada demo, perdebatan, dan sebagainya," ujar Komardin dalam sidang perdana uji materi perkara nomor 174/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pernyataan Komardin itu langsung ditanggapi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin jalannya sidang Panel 2.
"Jadi gara-gara ijazah ini, terganggu ekonomi, Pak?" tanya Saldi.
"Ya, betul," jawab Komardin.
Dalam permohonannya, Komardin juga menyinggung polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia menilai masalah tersebut berlarut karena pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi pendidikan tidak bersedia memberikan keterangan atau bukti yang dapat mengakhiri spekulasi publik.
"Karena itu, pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan agar kegaduhan dapat dicegah," ujarnya.
Menurut Komardin, keterbukaan informasi mengenai ijazah pejabat publik adalah bagian dari prinsip transparansi dalam demokrasi.
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN