Minyakita di Medan Tembus Rp22 Ribu, Pemko Gerak Cepat Perluas Operasi Pasar hingga Kelurahan
MEDAN Harga Minyakita di Kota Medan melonjak hingga menembus Rp22.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapk
EKONOMI
JAKARTA — Advokat asal Makassar, Komardin, mengajukan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia meminta agar ijazah dan skripsi pejabat serta mantan pejabat negara tidak lagi tergolong sebagai informasi tertutup dan dapat diakses oleh publik.
Permohonan itu diajukan karena Komardin menilai kerap terjadi kegaduhan di masyarakat akibat dugaan keaslian ijazah yang tidak transparan.Baca Juga:
Ia mengklaim kondisi tersebut berdampak pada aktivitas sosial dan ekonominya.
"Terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Sering ada demo, perdebatan, dan sebagainya," ujar Komardin dalam sidang perdana uji materi perkara nomor 174/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pernyataan Komardin itu langsung ditanggapi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin jalannya sidang Panel 2.
"Jadi gara-gara ijazah ini, terganggu ekonomi, Pak?" tanya Saldi.
"Ya, betul," jawab Komardin.
Dalam permohonannya, Komardin juga menyinggung polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia menilai masalah tersebut berlarut karena pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi pendidikan tidak bersedia memberikan keterangan atau bukti yang dapat mengakhiri spekulasi publik.
"Karena itu, pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan agar kegaduhan dapat dicegah," ujarnya.
Menurut Komardin, keterbukaan informasi mengenai ijazah pejabat publik adalah bagian dari prinsip transparansi dalam demokrasi.
MEDAN Harga Minyakita di Kota Medan melonjak hingga menembus Rp22.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapk
EKONOMI
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya makna khusus di balik angka 1.061 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dire
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara tasy
POLITIK
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim bahwa gaji hakim di Indonesia saat ini telah melampaui sejumlah negara di kawasan Asia Te
POLITIK
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaanny
PEMERINTAHAN
NGANJUK Presiden RI Prabowo Presiden RI PrabowoSubianto menyoroti dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim ma
EKONOMI
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto meminta generasi muda tidak menilai hasil pembangunan secara jangka pendek, melainkan melihat dampakny
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab penuh apabila masih ada masyarakat Indonesia yang meng
NASIONAL
NGANJUK Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan pembangunan dan operasional 30 ribu Koperasi Desa/Keluraha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan rencana induk (renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan
NASIONAL