
Ombudsman RI Soroti RUU KUHAP: Perlu Mekanisme Jelas soal Hak Tersangka, Korban, dan Saksi
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mendorong agar Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan
PemerintahanJAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mendorong agar Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan
PemerintahanJAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan UndangUndang (RUU) tentang perubahan ke
NasionalJAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN)
EkonomiOlehHabiburokhman.adsenseBELAKANGAN ini, masyarakat sedang dihadapkan dengan pemberitaan tentang adanya tuntutan reformasi Polri yang men
OpiniJAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemberlakuan kembali program penga
EkonomiJAKARTA Pemerintah membuka kemungkinan untuk melebur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan Kementeri
EkonomiJAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah resmi menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
NasionalOlehProf. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, adsense5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Asetadsense B
OpiniJAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji formil terhadap UndangUndang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara N
Hukum dan KriminalJAKARTA Rapat evaluasi dan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berlangsung panas pada Ra
Nasional