Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi seluruh wajib pajak.
Kebijakan ini berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan dari masyarakat.
Kepala BPKPD Tanjungbalai, Siti Fatimah, mengatakan program ini diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Baca Juga:
"Dalam rangka HUT-81 Kemerdekaan RI, Pemko Tanjungbalai memberikan keringanan kepada seluruh masyarakat kota Tanjungbalai melalui program penghapusan denda PBB-P2 secara otomatis bagi seluruh wajib pajak untuk tahun pajak 2014 s/d 2025," jelas Siti dalam konferensi pers di Command Center Diskominfo Tanjungbalai, Senin (6/7/2026).
Ia menegaskan, penghapusan denda berlaku otomatis tanpa proses administrasi tambahan dari wajib pajak. Program ini berjalan mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026.
"Setiap pembayaran PBB yang dilakukan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," imbuhnya.
BPKPD menyebut masyarakat cukup membawa dokumen seperti SPPT PBB-P2 atau Non PBB-P2, fotokopi KTP, lalu melakukan pembayaran langsung di loket pelayanan.
Dalam data BPKPD, jumlah wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 periode 2014–2025 mencapai 234.118 wajib pajak.
Total pokok pajak yang belum dibayar sebesar Rp25,38 miliar, dengan potensi denda mencapai Rp10,72 miliar.
Siti Fatimah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan ini agar kewajiban pajak dapat segera diselesaikan dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA