Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai menggelar Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak pada Senin (6/7/2026) di Ruang Binjai Command Center (BCC) Pemerintah Kota Binjai.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, S.T., didampingi Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, S.STP, serta dihadiri perangkat daerah terkait, camat, lurah, dan tim verifikasi lapangan.
Rudi menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan rumah rusak akibat bencana benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.Baca Juga:
"Kita ingin bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang rumahnya rusak akibat bencana dan sudah sesuai kriteria. Jangan sampai ada yang tidak berhak tapi menerima, atau sebaliknya yang berhak justru terlewat," kata Rudi.
Dalam rapat tersebut, BPBD membahas progres penyaluran bantuan, data penerima manfaat, serta berbagai kendala di lapangan.
Di antaranya terkait validasi data, kelengkapan dokumen administrasi, hingga proses pencairan bantuan.
Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, menyebut hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar program berjalan lebih efektif.
"Kita petakan apa saja hambatannya, lalu cari solusi bersama. Targetnya mempercepat proses pemulihan hunian warga agar bisa kembali hidup layak," ujarnya.
BPBD juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah lainnya dalam proses pendataan dan pengawasan bantuan. Verifikasi lapangan akan diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.
Melalui evaluasi ini, BPBD Kota Binjai berharap seluruh tahapan mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan dapat berjalan lebih baik dan cepat, sehingga masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian yang layak.
"Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini memberi manfaat nyata serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang membutuhkan," tutup Rudi Iskandar Barus.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut serta pembagian tugas tim verifikasi ulang di sejumlah kelurahan.* (ad)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA