Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi seluruh wajib pajak.
Kebijakan ini berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan dari masyarakat.
Kepala BPKPD Tanjungbalai, Siti Fatimah, mengatakan program ini diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Baca Juga:
"Dalam rangka HUT-81 Kemerdekaan RI, Pemko Tanjungbalai memberikan keringanan kepada seluruh masyarakat kota Tanjungbalai melalui program penghapusan denda PBB-P2 secara otomatis bagi seluruh wajib pajak untuk tahun pajak 2014 s/d 2025," jelas Siti dalam konferensi pers di Command Center Diskominfo Tanjungbalai, Senin (6/7/2026).
Ia menegaskan, penghapusan denda berlaku otomatis tanpa proses administrasi tambahan dari wajib pajak. Program ini berjalan mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026.
"Setiap pembayaran PBB yang dilakukan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," imbuhnya.
BPKPD menyebut masyarakat cukup membawa dokumen seperti SPPT PBB-P2 atau Non PBB-P2, fotokopi KTP, lalu melakukan pembayaran langsung di loket pelayanan.
Dalam data BPKPD, jumlah wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 periode 2014–2025 mencapai 234.118 wajib pajak.
Total pokok pajak yang belum dibayar sebesar Rp25,38 miliar, dengan potensi denda mencapai Rp10,72 miliar.
Siti Fatimah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan ini agar kewajiban pajak dapat segera diselesaikan dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN