Zulhas Janji Benahi MBG dalam Dua Bulan: Kami Bereskan
BANYUWANGI Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat memberi waktu dua bulan kepada pemerintah untuk membenahi
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa Indonesia masih dapat mengekspor udang ke Amerika Serikat (AS), meskipun otoritas Negeri Paman Sam menerapkan pengetatan aturan impor menyusul temuan dugaan cemaran radioaktif Cesium-137.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini, menegaskan bahwa pengetatan ini bersifat selektif dan tidak berlaku untuk seluruh unit pengolahan ikan (UPI) di Indonesia.
"Pengetatan ini hanya berlaku untuk perusahaan tertentu dan wilayah tertentu. Ekspor dari perusahaan di Medan, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah lainnya tetap berjalan normal," kata Ishartini dalam keterangan resmi, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Sebelumnya, satu perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Cikande, Serang, masuk dalam daftar penolakan ekspor ke AS setelah terdeteksi dugaan cemaran Cesium-137 dalam produk udangnya.
Namun, Ishartini memastikan hal ini tidak berdampak menyeluruh terhadap industri udang nasional.
Perusahaan pengolahan udang di wilayah Jawa dan Lampung masih diizinkan melakukan ekspor ke AS, asalkan menyertakan sertifikat bebas Cesium-137 yang diterbitkan oleh Badan Mutu KKP, lembaga sertifikasi yang diakui oleh Food and Drug Administration (FDA) AS.
"Sertifikasi ini merupakan langkah mitigasi yang disepakati agar ekspor tetap bisa berjalan dengan aman dan sesuai regulasi negara tujuan," jelas Ishartini.
Berdasarkan data KKP, terdapat 41 UPI yang terdampak syarat tambahan ini, terdiri dari 35 UPI di Jawa dan 6 UPI di Lampung.
Seluruhnya masih memiliki akses pasar ekspor ke AS dengan syarat menyertakan sertifikat tambahan tersebut.
Untuk mempercepat dan menyederhanakan proses ekspor, KKP melalui sistem digital SIAP MUTU akan mengintegrasikan data sertifikasi dengan sistem online milik FDA, yakni Import Trade Auxiliary Communications System (ITACS).
Langkah ini diharapkan mempercepat proses verifikasi dan bea cukai di pelabuhan tujuan.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran ekspor, KKP juga menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
- Bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengujian laboratorium.
- Menyusun aturan pengambilan sampel yang tidak memberatkan pelaku usaha.
- Menyiapkan Radiation Portal Monitor (RPM) di pelabuhan untuk mendeteksi zat radioaktif.
- Melakukan penyesuaian prosedur ekspor sesuai regulasi yang ditetapkan otoritas AS.
BANYUWANGI Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat memberi waktu dua bulan kepada pemerintah untuk membenahi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap pembangunan 82 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR untuk menjual satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap dirinya sempat dihubungi Sekretariat Kabinet Teddy Indra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap alasan pihaknya mendorong pencarian mitra secara masif u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) mempertegas mekanisme upaya hukum dalam perkara pidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperbolehkan mengaj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, meminta uang dan emas seberat 74 ki
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan Benny Sinomba Siregar resmi pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Sumatera Uta
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina berharap kepengurusan baru Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) Kota
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar ramah tamah bersama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Tanjungbalai T
PEMERINTAHAN