Pemkab Asahan Gelar Upacara Harkitnas ke-118, Wabup Tekankan Kedaulatan dan Literasi Digital
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid dalam upacara peringa
PEMERINTAHAN
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan kebijakan strategis yang bertujuan mendorong percepatan investasi di provinsinya.
Pemerintah Provinsi Sumut akan menggratiskan lahan seluas 2.500 hektare di Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, kepada investor yang bersedia menanamkan modal minimal Rp1 triliun di kawasan tersebut.
"Kita berikan gratis, 2.500 hektare. Yang penting investasinya masuk," kata Bobby saat membuka North Sumatra Investment, Industry, Trade & Halal Expo 2025, yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sumut, Senin (13/10/2025).Baca Juga:
Bobby menjelaskan bahwa lahan di Tanjung Kasau merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumut yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Karena status kepemilikannya, Pemprov memiliki fleksibilitas tinggi untuk memfasilitasi kerja sama investasi, baik dalam bentuk kemitraan strategis, sewa jangka panjang, hingga hibah.
"Siapapun yang mau berinvestasi minimal Rp1 triliun akan kami kasih lahan Tanjung Kasau ini secara gratis. Ini kami hadiahkan dari Provinsi Sumatera Utara kepada KADIN. Silakan KADIN cari investornya," ucapnya.
Menurut Bobby, kawasan industri Tanjung Kasau memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Jika dikembangkan optimal, proyek tersebut diproyeksikan mampu membuka hingga 20.000 lapangan pekerjaan.
"Investasi Rp1 triliun itu angka minimal untuk membangun fasilitas. Secara hitungan, pasti akan lebih dari Rp1 triliun karena luas lahannya 2.500 hektare," tuturnya.
Ia berharap program ini dapat menarik perhatian investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menjadikan Tanjung Kasau sebagai kawasan industri baru yang kompetitif dan terintegrasi.
Langkah progresif ini mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam forum yang sama, Sultan menyatakan bahwa kebijakan penggratisan lahan oleh Pemprov Sumut dapat menjadi contoh inovatif bagi pemerintah daerah lain dalam menggaet investasi skala besar.
"Saya pikir ini bisa jadi pilot project pemerintah daerah. Investor hanya butuh itu. Kalau ada biaya yang biasanya dikeluarkan tapi tidak jadi dikeluarkan, seperti biaya lahan, itu sangat menarik," ujarnya.
Sultan juga menyatakan akan membantu mempromosikan strategi Pemprov Sumut kepada para duta besar negara sahabat, khususnya yang menjadi mitra strategis DPD RI.
"Kami akan sampaikan bahwa ini ada tawaran menarik dari Sumatra Utara untuk berinvestasi," tutup Sultan.*
(bi/a008)
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid dalam upacara peringa
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung bersama jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang melakukan a
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel kembali menegaskan ko
NASIONAL
SURABAYA Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada larangan terhadap kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi. Penegasa
NASIONAL
JAKARTA Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 dengan plafon pinjaman Rp100 juta kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil,
EKONOMI
JAKARTA Ketentuan mengenai kuota internet yang hangus kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut teregister dengan no
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Umat Islam akan kembali menyambut amalan sunnah Puasa Tarwiyah dan Puasa Arafah menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hij
AGAMA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap memberikan apresiasi terhadap film Samudera yang digarap sepenuhnya oleh sineas muda asal
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dikebut melalui penyediaan akses air bersih bagi
NASIONAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Tim Gabungan Lintas Sektoral secara resmi mengu
PEMERINTAHAN