Mahfud MD Dukung Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh: “Beban Berat Bangsa, Harus Diusut Dugaan Mark Up”

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menilai proyek tersebut telah membebani keuangan negara secara signifikan dan mengorbankan sektor pembangunan lainnya.

"Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu (Whoosh), menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan, hanya disedot untuk pembangunan ini," ujar Mahfud MD dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:

• Pemerintah Putihkan Utang Kecil di SLIK OJK, Ratusan Ribu MBR Berpeluang Dapat Rumah Subsidi

Mahfud juga menyoroti kemungkinan adanya mark up dalam pembiayaan proyek. Ia mengungkapkan terdapat perbedaan mencolok antara perhitungan biaya operasional per kilometer yang dilakukan pihak Indonesia dan pihak Tiongkok.

Menurut perhitungan Indonesia, biaya pembangunan Whoosh per kilometer mencapai USD 52 juta, sementara perhitungan dari pihak Tiongkok hanya sekitar USD 17–18 juta.

"Ini siapa yang menaikkan? Kalau ini benar mark up, ya harus diusut. Itu pidana," tegas Mahfud, sambil mengutip pernyataan pengamat ekonomi Antony Budiawan.

Mahfud juga mengingatkan potensi risiko gagal bayar yang bisa berujung pada kompensasi geopolitik yang diminta Tiongkok.

Ia mencontohkan skema serupa pernah terjadi di Sri Lanka, yang akhirnya harus menyerahkan kendali atas pelabuhan strategis kepada China setelah gagal membayar utang.

"Kalau kita gagal bayar, bisa saja mereka minta pangkalan laut di Natuna yang sedang dalam suasana konflik. Kalau sampai ini terjadi, pemerintah melanggar konstitusi dan ideologi negara," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud mengusulkan dua solusi strategis untuk keluar dari persoalan pelik ini:
- Mencari cara membayar utang tanpa membebani APBN.
- Mengusut dugaan mark up dalam proyek Whoosh.

"Kalau memang benar ada mark up seperti itu, aparat penegak hukum wajib turun tangan. Ini bukan hanya soal keuangan, tapi menyangkut kedaulatan dan kepercayaan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar utang proyek Whoosh yang dikelola oleh badan usaha di bawah Danantara.

Ia menegaskan proyek tersebut berada dalam skema kerja sama korporasi, bukan tanggungan fiskal negara.

"Jangan kalau enak swasta, kalau rugi ke pemerintah. Posisi saya sekarang, saya belum disusunin sama mereka (pengelola)," kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya belum menerima permintaan resmi terkait pembayaran utang proyek tersebut.

Diketahui, total investasi pembangunan KCJB atau Whoosh mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120,38 triliun, dengan 75 persen pembiayaan berasal dari utang kepada China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan 2 persen.

Namun, proyek ini mengalami cost overrun sebesar USD 1,2 miliar, yang kemudian ditutupi melalui tambahan pinjaman baru dari CDB dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, yakni 3,1 persen untuk pinjaman dalam yuan, dan 3,2 persen untuk pinjaman dalam dolar AS.

Skema utang ini dinilai terlalu membebani, apalagi dengan tenor mencapai 45 tahun.

Separuh dari pembiayaan tambahan itu berasal dari pinjaman luar negeri, dan sisanya dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN.

Pernyataan Mahfud MD ini menambah tekanan terhadap pemerintah untuk bersikap tegas terhadap proyek strategis yang dianggap bermasalah secara fiskal dan transparansi.

Dukungan terhadap Purbaya menjadi sinyal kuat bahwa penggunaan APBN tidak boleh sembarangan, apalagi jika berpotensi menjerumuskan negara pada jebakan utang jangka panjang yang mengancam kedaulatan nasional.*

(tb/a008)

Pemerintah Putihkan Utang Kecil di SLIK OJK, Ratusan Ribu MBR Berpeluang Dapat Rumah Subsidi

Pemerintahan Prabowo Sudah Gelontorkan Rp192 Triliun untuk Subsidi BBM dan LPG

Cak Imin Pertanyakan Kritik DPR soal APBN untuk Ponpes Al Khoziny: Apa Solusi Anda?

Santri Desak Permintaan Maaf Atalia Praratya atas Ucapan Terkait Tragedi Al-Khoziny

Purbaya Batalkan Pembentukan BPN, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Bawah Kemenkeu

Misbakhun Sentil Purbaya: Stop Komentari Kementerian Lain! Fokus Benahi Ekonomi Bangsa