Misbakhun Sentil Purbaya: Stop Komentari Kementerian Lain! Fokus Benahi Ekonomi Bangsa

JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi politik dan arah kebijakan fiskal yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan visi Presiden dan DPR.

Ia meminta Menkeu lebih fokus membangun tim ekonomi yang solid serta berhenti memberikan komentar terhadap kebijakan kementerian lain.

"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:

• Purbaya Tolak Usulan Luhut Pakai APBN untuk Family Office: Bangun Saja Sendiri!

Pernyataan tersebut merespons komentar Menkeu Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya serapan anggaran.

Menurut Misbakhun, program MBG tidak bisa dipisahkan dari aspek politik anggaran dan harus dibahas bersama DPR, bukan sekadar dilihat dari sisi teknokratis semata.

"Alokasi anggaran MBG punya dimensi politik sendiri. Tidak bisa anggaran yang tidak terserap langsung dialihkan begitu saja tanpa dibicarakan dengan DPR," tegasnya.

Lebih lanjut, legislator Partai Golkar itu juga menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang menaikkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa lebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan parlemen.

"Ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit, itu sebenarnya harus dirapatkan dengan DPR. Walaupun masih dalam proses pembahasan APBN, tapi harus tetap dijaga komunikasi dan sinerginya. Jangan terkesan sepihak," tambah Misbakhun.

Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga kembali mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi menjaga daya beli masyarakat yang belakangan ini mengalami tekanan.

"Saya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ditahan. Kalau perlu, kita turunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen. Untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik," paparnya.

Ia menilai, keberpihakan kebijakan fiskal kepada rakyat, khususnya kelompok menengah rentan, sangat krusial di masa transisi pemerintahan.

Ia juga menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial agar kelompok rentan tidak jatuh ke jurang kemiskinan.

Purbaya Tolak Usulan Luhut Pakai APBN untuk Family Office: Bangun Saja Sendiri!

Sandiaga Uno: Bonus Demografi Harus Diiringi Bonus Inovasi dan Kolaborasi

Mulai 2026! Subsidi LPG, BBM, dan Listrik Akan Gunakan Data DTSEN: Fokus ke Rumah Tangga Miskin

Disindir Tak Punya Wewenang, Purbaya Balas: Saya Kan Pengawas Danantara!

Menjelang G20 Washington, FSB Soroti Risiko Sistem Keuangan Global

Sumut Sambut Hangat Rencana Investasi India, Gubernur Bobby Tawarkan Peluang Strategis di Berbagai Sektor