Prabowo Tunjuk AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Whoosh, Ini Daftar Anggotanya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi politik dan arah kebijakan fiskal yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan visi Presiden dan DPR.
Ia meminta Menkeu lebih fokus membangun tim ekonomi yang solid serta berhenti memberikan komentar terhadap kebijakan kementerian lain.
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Pernyataan tersebut merespons komentar Menkeu Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya serapan anggaran.
Menurut Misbakhun, program MBG tidak bisa dipisahkan dari aspek politik anggaran dan harus dibahas bersama DPR, bukan sekadar dilihat dari sisi teknokratis semata.
"Alokasi anggaran MBG punya dimensi politik sendiri. Tidak bisa anggaran yang tidak terserap langsung dialihkan begitu saja tanpa dibicarakan dengan DPR," tegasnya.
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar itu juga menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang menaikkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa lebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan parlemen.
"Ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit, itu sebenarnya harus dirapatkan dengan DPR. Walaupun masih dalam proses pembahasan APBN, tapi harus tetap dijaga komunikasi dan sinerginya. Jangan terkesan sepihak," tambah Misbakhun.
Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga kembali mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi menjaga daya beli masyarakat yang belakangan ini mengalami tekanan.
"Saya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ditahan. Kalau perlu, kita turunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen. Untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik," paparnya.
Ia menilai, keberpihakan kebijakan fiskal kepada rakyat, khususnya kelompok menengah rentan, sangat krusial di masa transisi pemerintahan.
Ia juga menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial agar kelompok rentan tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terkoreksi pada periode perdagangan 2529 Mei 2026. Pelemahan indeks saham acuan di
EKONOMI
JAKARTA Kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produk
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut akan menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di
NASIONAL
MEDAN Kasus pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur kembali mencuat di Kota Medan. Seorang anak perempuan berinisial Al (12) didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemadaman listrik massal atau blackout yang sempat melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada pertengahan Mei 2026 kembali menyor
PERISTIWA
JAKARTA Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraan ke Prancis dengan membawa kesepakatan komersial baru senilai total
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait tujuan dan capaian kunjun
NASIONAL
JAKARTA Jusuf Muda Dalam (JMD) merupakan salah satu tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral pada periode 19
SOSOK