Roy Suryo Kembali Bikin Geger Klaim Temukan Kejanggalan di Skripsi hingga Tanda Tangan Jokowi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi politik dan arah kebijakan fiskal yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan visi Presiden dan DPR.
Ia meminta Menkeu lebih fokus membangun tim ekonomi yang solid serta berhenti memberikan komentar terhadap kebijakan kementerian lain.
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Pernyataan tersebut merespons komentar Menkeu Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya serapan anggaran.
Menurut Misbakhun, program MBG tidak bisa dipisahkan dari aspek politik anggaran dan harus dibahas bersama DPR, bukan sekadar dilihat dari sisi teknokratis semata.
"Alokasi anggaran MBG punya dimensi politik sendiri. Tidak bisa anggaran yang tidak terserap langsung dialihkan begitu saja tanpa dibicarakan dengan DPR," tegasnya.
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar itu juga menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang menaikkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa lebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan parlemen.
"Ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit, itu sebenarnya harus dirapatkan dengan DPR. Walaupun masih dalam proses pembahasan APBN, tapi harus tetap dijaga komunikasi dan sinerginya. Jangan terkesan sepihak," tambah Misbakhun.
Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga kembali mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi menjaga daya beli masyarakat yang belakangan ini mengalami tekanan.
"Saya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ditahan. Kalau perlu, kita turunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen. Untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik," paparnya.
Ia menilai, keberpihakan kebijakan fiskal kepada rakyat, khususnya kelompok menengah rentan, sangat krusial di masa transisi pemerintahan.
Ia juga menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial agar kelompok rentan tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
"Desain kebijakan fiskal kita ke depan harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari visi kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo," ujar Misbakhun menutup pernyataannya.*
(sn/a008)
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
BENGKAYANG Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Dikreg ke67 sebagai Tim Edukasi Lemdiklat Polri turun langsung mengedukasi masyarakat di Kabu
NASIONAL
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK