MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Sumut, Rabu (15/10/2025).
Penyerahan dokumen dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPRD Sumut, Salman Alfarisi, dan dihadiri oleh unsur legislatif serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Baca Juga:
Dalam sambutannya, Sekdaprov Sumut menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS 2026 menghadapi tantangan fiskal yang cukup signifikan, khususnya terkait penyesuaian kebijakan transfer ke daerah dan terbatasnya kapasitas fiskal.
"Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 memiliki urgensi strategis, karena menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Togap.
Ia menyebutkan, pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan mengalami penyesuaian turun sekitar Rp1 triliun, sebagai imbas dari perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemprov Sumut, lanjut Togap, menetapkan sejumlah fokus utama dalam penyusunan kebijakan umum APBD 2026. Di antaranya:
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- Penguatan program unggulan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pariwisata, dan ketenagakerjaan.
- Penyediaan infrastruktur dasar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan konstruktif dari DPRD Sumut agar dokumen ini dapat disempurnakan dan menjadi dasar kuat dalam penyusunan Rancangan APBD 2026," tambahnya.
Usai penyerahan, DPRD Sumut melalui Badan Anggaran akan memulai pembahasan intensif bersama TAPD guna menyelaraskan rencana belanja dan pendapatan sesuai prioritas pembangunan daerah.
Rangkaian pembahasan ini menjadi langkah awal penting dalam menyusun APBD Sumut 2026 yang diharapkan dapat menjawab tantangan fiskal sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.*
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
