Budi Mulyawan: Koperasi Merah Putih Harus Kembali ke Prinsip Ekonomi Rakyat, Fokus pada Kesejahteraan Bersama, Bukan Sekadar Profit

JAKARTA – Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pemerintah.

Budi Mulyawan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), menilai bahwa meski momentum ini penting, pengawasan ketat diperlukan agar tidak menyimpang dari prinsip dasar koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

"Koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ini prinsip dasar yang tidak boleh bergeser," ujar Budi Mulyawan dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa, 24 Maret 2025.

Baca Juga:

• Hadapi Geopolitik Global: Gubernur NTT Instruksikan Penghapusan Program Tidak Berdampak ke Masyarakat, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Budi menekankan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan organisasi kolektif yang dibangun atas asas kesetaraan, kebersamaan, dan gotong royong.

Koperasi, menurutnya, merupakan wadah bagi sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial secara bersama-sama, dengan anggota bukan hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pemilik dan pengelola.

Setiap keputusan diambil secara demokratis, sementara keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi.

"Landasan hukum di Indonesia sudah sangat jelas menempatkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Undang-undang menegaskan koperasi sebagai gerakan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. Orientasinya bukan sekadar profit, tetapi kesejahteraan bersama," jelas Budi.

Mengacu pada pemikiran Bung Hatta, Budi mengingatkan kembali bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat.

"Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib bersama dan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Ini yang sering dilupakan," ujar Budi dengan tegas.

Budi melihat perbedaan mendasar koperasi dengan sistem usaha lainnya.

Sementara perusahaan swasta berorientasi pada keuntungan maksimal yang dikuasai oleh pemilik modal, koperasi justru menempatkan anggota sebagai pusat, dengan keuntungan bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa koperasi di Indonesia belum sepenuhnya berkembang optimal.

Hadapi Geopolitik Global: Gubernur NTT Instruksikan Penghapusan Program Tidak Berdampak ke Masyarakat, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Merangkul Tokoh Nasional dan Masyarakat dalam Griya di Istana, Peneliti BRIN: Kunci Stabilitas Politik dan Keamanan Negara

Pemerintah Batalkan Pembelajaran Daring, Fokus pada Pembelajaran Luring untuk Cegah Learning Loss

ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50

Prabowo Tegaskan Investasi Asing Harus Dukung Hilirisasi Industri Nasional

Arus Balik Kekuasaan: Membersihkan Diri atau Dibersihkan!