Budi Mulyawan: Koperasi Merah Putih Harus Kembali ke Prinsip Ekonomi Rakyat, Fokus pada Kesejahteraan Bersama, Bukan Sekadar Profit

JAKARTA – Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pemerintah.

Budi Mulyawan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), menilai bahwa meski momentum ini penting, pengawasan ketat diperlukan agar tidak menyimpang dari prinsip dasar koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

"Koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ini prinsip dasar yang tidak boleh bergeser," ujar Budi Mulyawan dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa, 24 Maret 2025.

Baca Juga:

• Hadapi Geopolitik Global: Gubernur NTT Instruksikan Penghapusan Program Tidak Berdampak ke Masyarakat, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Budi menekankan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan organisasi kolektif yang dibangun atas asas kesetaraan, kebersamaan, dan gotong royong.

Koperasi, menurutnya, merupakan wadah bagi sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial secara bersama-sama, dengan anggota bukan hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pemilik dan pengelola.

Setiap keputusan diambil secara demokratis, sementara keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi.

"Landasan hukum di Indonesia sudah sangat jelas menempatkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Undang-undang menegaskan koperasi sebagai gerakan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. Orientasinya bukan sekadar profit, tetapi kesejahteraan bersama," jelas Budi.

Mengacu pada pemikiran Bung Hatta, Budi mengingatkan kembali bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat.

"Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib bersama dan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Ini yang sering dilupakan," ujar Budi dengan tegas.

Budi melihat perbedaan mendasar koperasi dengan sistem usaha lainnya.

Sementara perusahaan swasta berorientasi pada keuntungan maksimal yang dikuasai oleh pemilik modal, koperasi justru menempatkan anggota sebagai pusat, dengan keuntungan bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa koperasi di Indonesia belum sepenuhnya berkembang optimal.

Masalah klasik seperti lemahnya manajemen, keterbatasan modal, serta rendahnya pemahaman anggota tentang prinsip koperasi masih menjadi penghambat utama.

"Banyak koperasi gagal bukan karena konsepnya salah, tapi karena pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip koperasi itu sendiri," ungkap Budi.

Munculnya Koperasi Merah Putih sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam membangun koperasi di tingkat desa, dengan dukungan pembiayaan hingga miliaran rupiah, memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi lokal.

Budi menyatakan bahwa koperasi ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa, membuka akses pembiayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan prinsip dasar koperasi.

"Koperasi Merah Putih ini sebenarnya untuk siapa? Kalau tidak benar-benar untuk anggota, maka ini hanya akan jadi program administratif, bukan gerakan ekonomi rakyat," tegasnya.

Budi juga menyuarakan kekhawatiran terkait pendekatan kuantitas dalam pembentukan koperasi.

Menurutnya, mengejar target pembentukan koperasi dalam jumlah besar berisiko melahirkan koperasi yang tidak siap secara kelembagaan dan manajerial.

"Jangan sampai koperasi dibentuk hanya untuk mengejar angka. Koperasi yang tidak sehat justru akan menjadi beban dan merusak kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Budi juga menyoroti potensi masalah dalam skema permodalan yang melibatkan dana pemerintah dan pinjaman berbunga rendah.

Meskipun akses modal penting, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada subsidi dapat melemahkan kemandirian koperasi.

"Kalau koperasi terlalu bergantung pada subsidi atau bantuan pemerintah, maka prinsip kemandiriannya hilang. Ini yang harus diwaspadai," katanya.

Budi juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, namun dengan catatan bahwa dukungan tersebut harus memperkuat, bukan menggantikan peran anggota.

Ia mendorong agar koperasi tetap mengutamakan mandiri dan tidak tergantung pada bantuan yang bisa menghilangkan prinsip-prinsip dasar koperasi itu sendiri.

Dalam pandangan Budi, koperasi tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Ia melihat koperasi bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan alternatif bagi ekonomi rakyat untuk bersaing dengan dominasi korporasi besar.

"Koperasi bisa meningkatkan daya saing UKM, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi lokal.

Tapi syaratnya harus modern, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi," ujar Budi.

Budi mengakui bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi pilar perekonomian nasional, tetapi untuk itu, prinsip koperasi harus dijalankan secara konsisten.

"Potensinya besar, tapi tantangannya juga besar. Kuncinya ada pada kualitas manajemen, partisipasi anggota, dan pengawasan yang kuat," pungkas Budi.*

(ad)

Hadapi Geopolitik Global: Gubernur NTT Instruksikan Penghapusan Program Tidak Berdampak ke Masyarakat, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Merangkul Tokoh Nasional dan Masyarakat dalam Griya di Istana, Peneliti BRIN: Kunci Stabilitas Politik dan Keamanan Negara

Pemerintah Batalkan Pembelajaran Daring, Fokus pada Pembelajaran Luring untuk Cegah Learning Loss

ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50

Prabowo Tegaskan Investasi Asing Harus Dukung Hilirisasi Industri Nasional

Arus Balik Kekuasaan: Membersihkan Diri atau Dibersihkan!