Rp 653 Triliun Dana Pemerintah Mengendap, Menkeu: Jangan Sampai Menganggur

Meski menyoroti kondisi tersebut dengan serius, Menkeu memastikan tidak akan memangkas anggaran daerah secara sepihak.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap membuka peluang penambahan dana, asalkan penyerapan anggaran dilakukan tepat waktu dan sesuai peruntukan.

"Saya bilang ke mereka, kalau penyerapan anggarannya bagus dan tidak ada penyimpangan, saya akan tambah dananya di pertengahan tahun depan. Tapi kalau tidak dibelanjakan, ya untuk apa dialokasikan?" ujarnya.

Purbaya menambahkan bahwa langkah evaluasi dana mengendap ini merupakan bagian dari strategi memperkuat efektivitas fiskal nasional.

Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN maupun APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kami tidak menutup mata terhadap kondisi riil di sistem perekonomian. Tapi disiplin anggaran dan efektivitas belanja harus jadi perhatian bersama," tutupnya.*

(bs/a008)

Ekonomi Biru Jadi Prioritas, Sumut Fokus Sejahterakan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Luhut: Program MBG Harus Jalan Minimal 10 Tahun

Luhut: Family Office Tak Gunakan Dana APBN, Murni Investasi Swasta

Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Saya Sangat Bersemangat!

Pemkab Karo dan Dunia Usaha Bangun “Super Team” untuk Dorong Pertanian Modern Berdaya Saing Global

Reaktivasi Sekretariat Transformasi EKB, Bali Dorong Ekonomi Mandiri dan Berkelanjutan