Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kini, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) diizinkan untuk memimpin BUMN, setelah aturan yang sebelumnya mengharuskan pemimpin BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI) secara resmi diubah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10/2025).Baca Juga:
"Saya telah mengubah peraturannya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia dapat memimpin BUMN kami. Jadi saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, perubahan regulasi ini dilakukan demi membawa BUMN Indonesia ke level global.
Ia telah menginstruksikan manajemen Danantara Indonesia, holding baru yang membawahi sejumlah BUMN strategis, untuk menjalankan perusahaan dengan standar bisnis internasional.
"Saya telah memerintahkan manajemen Danantara untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut sesuai standar bisnis internasional. Anda dapat mencari talenta terbaik, otak terbaik," ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar untuk mendorong efisiensi, daya saing global, serta membuka peluang lebih luas dalam perekrutan pemimpin profesional di BUMN, tanpa batasan kewarganegaraan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti persoalan kesenjangan pemahaman antara pengambil kebijakan politik dan pelaku ekonomi di Indonesia.
Ia menilai, banyak pemimpin politik yang enggan memahami realitas dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
"Banyak pemimpin politik takut terhadap angka-angka. Mereka tidak ingin melakukan pekerjaan rumah terkait ekonomi," katanya.
Prabowo mengutip prinsip lama dari dunia politik Amerika Serikat: "It's the economy, stupid", yang menekankan pentingnya ekonomi sebagai inti dari kebijakan publik dan kepemimpinan negara.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK