MEDAN – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menginisiasi lahirnya rekomendasi strategis dalam pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) 2025 se-Sumatera.
Rekomendasi yang diberi nama "Mufakat Tanah Deli" ini diharapkan menjadi solusi nyata atas tantangan ekonomi dan sosial terkini di kawasan Sumatera.
Acara yang berlangsung di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Kamis (16/10/2025), dihadiri perwakilan dari Bappelitbang, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dinas Kominfo, serta lembaga teknis dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera.Baca Juga:
Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut, Dikky Anugerah, menjelaskan bahwa "Mufakat Tanah Deli" dirancang untuk menjawab kebutuhan kebijakan pembangunan daerah yang lebih relevan, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
"Kami ingin forum ini tidak hanya menggambarkan kondisi wilayah melalui data, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang operasional, yang bisa dijalankan oleh masing-masing daerah. Karenanya, kami menyepakati tiga rekomendasi utama," kata Dikky.
Tiga poin utama dalam rekomendasi "Mufakat Tanah Deli" adalah:
- Penguatan kerja sama regional antarprovinsi di Sumatera untuk percepatan pembangunan ekonomi dan sosial.
- Penegasan tanggung jawab daerah pelaksana untuk menindaklanjuti hasil Konreg secara konkret.
- Pengembangan aplikasi "Sumatera Data Hub" sebagai pusat integrasi dan sinkronisasi data regional Sumatera.
Menurut Dikky, keberadaan Sumatera Data Hub akan memungkinkan tiap daerah menyusun strategi ekonomi yang lebih akurat dalam menghadapi isu-isu krusial seperti inflasi, ketersediaan pangan, hingga pengembangan sektor unggulan daerah.
"Dengan data yang terintegrasi, arah pembangunan regional bisa lebih sinkron dan saling menguatkan. Kita bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terasa langsung dampaknya bagi masyarakat," ujarnya.
Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI, Pipit Helly Sorayan, menyambut baik inisiatif dari Sumatera Utara dan berharap pulau Sumatera bisa menjadi contoh dalam membangun sistem data yang kuat dan terintegrasi, bahkan menjadi pionir pusat data nasional.
"Peningkatan kualitas data menjadi kunci. Dari semula tahunan, menjadi triwulanan, hingga bisa bulanan. Ini akan sangat menentukan kecepatan dan ketepatan pengambilan kebijakan," jelas Pipit.
Ia menambahkan, jika dikelola serius, Sumatera bisa menjadi poros pertumbuhan ekonomi baru yang sejalan dengan upaya memperkuat basis data nasional.
JAKARTA Kabar duka datang dari lingkungan Tentara Nasional Indonesia. adsenseMantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampre
Sosok
SAMOSIR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya media massa yang ingin menjalin kerja sama dengan pemer
Nasional
JAKARTA Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan peristiwa mengejutkan saat sang kakak mendapat tawaran sua
Politik
JAKARTA Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Artining Putri, menyuarakan kembali aspirasinya untuk kembali bertugas di
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad saw 1447 Hijriah, Sekolah Luar Biasa (SLB) TNCC menggelar kegiatan keagamaan b
Pendidikan
JAKARTA Air hujan yang turun di wilayah Jakarta kini tak lagi sekadar air murni dari langit.adsense Penelitian yang dilakukan oleh pen
Peristiwa
JAKARTA Sebanyak 1.255 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan dua aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat, Min
Nasional
MEDAN Kinerja pasar saham Indonesia mencatat pelemahan signifikan sepanjang pekan perdagangan 13 hingga 17 Oktober 2025. adsenseIndeks
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra
Ekonomi
MEDAN Harga emas batangan dari tiga jenama utama di pasar Indonesia yakni Antam, UBS, dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga per
Ekonomi
