Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kanal aduan langsung bagi masyarakat terkait persoalan perpajakan dan kepabeanan.
Masyarakat kini dapat menyampaikan keluhan melalui layanan WhatsApp ke nomor 0822-4040-6600.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja pegawai pajak dan bea cukai, serta menindaklanjuti janji Purbaya sebelumnya untuk membuka jalur komunikasi yang lebih transparan.Baca Juga:
"Komplain masalah bea cukai dan pajak bisa langsung lapor ke saya. Khusus soal pegawai pajak atau bea cukai yang dinilai bermasalah, silakan kirim ke nomor ini," ujar Purbaya kepada awak media, Rabu (15/10/2025).
Purbaya menjelaskan, meskipun nomor WhatsApp tersebut akan aktif mulai hari ini, pesan yang masuk tidak akan langsung direspons secara pribadi.
Tim khusus telah disiapkan untuk menerima dan memilah setiap aduan sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut.
"Nggak langsung dibalas, nanti dikumpulkan dulu. Tiap beberapa hari kita sortir, mana yang bisa kita tindak lanjuti. Jadi jangan heran kalau awalnya hanya dapat jawaban otomatis," katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa semua laporan akan divalidasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti.
"Kita akan cek dulu, valid atau tidak. Jangan sampai ada yang cuma mau iseng atau menyampaikan laporan palsu. Tapi kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya," tegasnya.
Purbaya menegaskan bahwa setiap laporan yang valid akan ditindaklanjuti secara serius.
Namun jika ditemukan bahwa pelapor menyampaikan informasi yang tidak benar atau memfitnah pihak lain, maka pelapor pun bisa dikenai sanksi.
"Kalau laporannya tidak berdasar dan merugikan orang lain, pelapornya pun akan kami proses. Prinsipnya adil, yang salah, akan ditindak," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN