BANDUNG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana atas pengembalian anggaran sebesar Rp70 triliun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap secara penuh.
Presiden menyebut langkah tersebut sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab yang langka terjadi di pemerintahan.
"Tapi beliau punya tanggung jawab bagi bangsa dan negara Indonesia. Beliau kembalikan ke saya. Terima kasih, kaget saya," ujar Prabowo dalam orasi ilmiahnya saat Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10/2025).Baca Juga:
Prabowo menyebut tindakan Dadan sebagai contoh nyata pejabat yang tidak hanya bekerja profesional, tetapi juga berjiwa patriotik.
Menurutnya, sangat jarang dalam sejarah pemerintahan Indonesia seorang pejabat mengembalikan anggaran yang telah dialokasikan kepada lembaga negara.
"Rp70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi," tegas Prabowo.
Presiden menyoroti kebiasaan sejumlah pejabat yang justru menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun anggaran dengan berbagai kegiatan, terlepas dari urgensi dan manfaatnya.
"Biasanya mulai November, pejabat menghabis-habiskan uang, mencari kegiatan agar anggaran dihabiskan. Tapi Pak Dadan tidak melakukan itu. Ini perlu kita hormati sebagai tindakan seorang patriot," imbuhnya.
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun kepada BGN pada awal 2025.
Tambahan ini berasal dari hasil efisiensi anggaran lintas kementerian dan lembaga, yang sebelumnya telah menetapkan pagu awal BGN sebesar Rp71 triliun.
"Dan Rp100 triliun saya tambahkan dari Rp71 triliun, jadi totalnya Rp171 triliun," ujar Prabowo.
Namun, pelaksanaan program MBG di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan logistik, infrastruktur, hingga sumber daya membuat pembangunan 30.000 dapur MBG dalam waktu singkat menjadi sangat kompleks.
Menyadari hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai anggaran sebesar Rp70 triliun tidak perlu digunakan dan memilih untuk mengembalikannya kepada negara.
Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikembalikan tersebut akan digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Presiden menyebut dana tersebut setara dengan sekitar 4 miliar dolar AS dan akan dialokasikan untuk mendukung program-program sosial lainnya.
"Rp70 triliun ini bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah, bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan. Ini uang rakyat. Harus kita kelola dengan tanggung jawab," kata Prabowo.
Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk meneladani integritas dan kejujuran yang ditunjukkan Kepala BGN.*
(vo/a008)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
