Tito Karnavian Minta Pemda Giatkan Operasi Pasar Lewat Tujuh Kanal Distribusi Beras SPHP

JAKARTA— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di daerah melalui optimalisasi tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Tito menjelaskan, tujuh kanal penyaluran beras SPHP meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

Baca Juga:

• Wujudkan Generasi Sehat, Bupati Karo Buka Rakor Penurunan Stunting 2025

"Pemda harus rutin melakukan operasi pasar dengan menyalurkan beras SPHP melalui jalur yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Pangan, Dirut Bulog, dan pengecer pasar rakyat. Kapolri juga sudah mengusulkan agar kepala pasar di daerah lebih digiatkan untuk mengawal distribusi ini," ujar Tito.

Lebih lanjut, Mendagri meminta pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan serta program GPM untuk mengoptimalkan perannya dalam menjaga pasokan dan harga beras.

Tito juga menekankan perlunya sinergi erat dengan BUMN pangan seperti ID Food, serta instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.

"Promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern harus dimaksimalkan agar penyaluran ke masyarakat semakin cepat dan efektif," tambahnya.

Tito menyoroti pentingnya operasi khusus di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas 1 persen. Berdasarkan data terbaru, hanya 16 daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas ambang batas tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan perkembangan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,65 persen year-on-year (YoY) per September 2025. Inflasi yang masih terkendali ini didorong oleh dua sektor utama, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau.

Mendagri juga menyinggung lonjakan harga emas yang naik hingga 40 persen, tertinggi dalam sejarah, yang turut memengaruhi inflasi secara nasional.

"Tingginya harga emas membuat banyak masyarakat membeli emas sebagai instrumen investasi, termasuk di Indonesia, sehingga mendorong kenaikan inflasi," jelas Tito.

Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah waspada terhadap kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Meski harga beras secara umum masih terkendali, ada delapan kabupaten yang mencatat kenaikan harga beras di atas 2 persen, antara lain Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah.

Rakor pengendalian harga beras ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.

Hadir pula Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti acara secara daring.*

(kp/M/006)

Wujudkan Generasi Sehat, Bupati Karo Buka Rakor Penurunan Stunting 2025

Polri Salurkan 1.386 Ton Beras SPHP di Panen Raya Oku Timur

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Jajarannya Hindari Keputusan Saat Emosi

Polda Sumut Salurkan 2.198 Ton Beras Murah, Targetkan Tuntas Akhir 2025

Dirut Bulog Sidak ke Pasar Medan: Pastikan Beras SPHP Tersalur dan Harga Terjangkau

Wagub Sumut Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Harga Beras di Tiga Daerah Jadi Sorotan