Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
KABANJAHE – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, bersama Wakil Bupati Komando Tarigan, SP, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Karo Tahun 2025.
Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Karo pada Senin (13/10/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Karo, Data Martina Br Ginting, AP, M.Si, serta Plt Kepala Bappelitbangda, Abel Tarwai Tarigan, S.Sos, MT.Baca Juga:
Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Karo. Melalui kegiatan ini, program dan langkah penanganan stunting diharapkan dapat lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bupati Karo menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memastikan program intervensi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Penurunan angka stunting harus menjadi prioritas kita semua. Dengan kerja sama yang baik, program pencegahan dan penanganan stunting akan lebih efektif sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat," ujar Bupati Antonius Ginting.
Rapat ini dihadiri oleh enam camat, yaitu Camat Kabanjahe, Barusjahe, Naman Teran, Payung, Merek, dan Tigabinanga, serta para kepala desa dan tamu undangan lainnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap seluruh pihak dapat bergerak bersama untuk mewujudkan generasi Karo yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.*
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL