JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 4,75 persen.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 21–22 Oktober 2025, seiring dengan kondisi inflasi yang tetap terjaga dan ketidakpastian global yang masih tinggi.
Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility di level 3,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 5,50 persen.Baca Juga:
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini selaras dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap berada dalam sasaran 2,5 ± 1 persen.
"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21–22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen. Keputusan ini konsisten dengan proyeksi inflasi yang rendah dan stabil," ujar Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10).
Perry menegaskan, kebijakan mempertahankan suku bunga ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan fundamental ekonomi, di tengah gejolak global yang masih tinggi, termasuk risiko pelemahan ekonomi dunia dan ketidakpastian kebijakan moneter di negara maju.
"Langkah ini ditempuh untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah serta memperkuat sinergi kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar, serta perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar dalam memanfaatkan ruang penyesuaian suku bunga apabila diperlukan.
Selain menjaga suku bunga acuan, Perry menyebut BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong penurunan suku bunga kredit, meningkatkan likuiditas, serta memperluas pembiayaan bagi sektor riil.
"Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga, meningkatkan pertumbuhan kredit, dan memperkuat momentum ekonomi nasional," tutur Perry.
Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan ketahanan infrastruktur keuangan nasional.
"Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas Perry.
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Kecamatan Siantar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) da
Peristiwa
SIMALUNGUN Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Simalungun berlangsung khidmat meski diguyur hujan. adsenseAcara yan
Agama
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur, serta pelu
Ekonomi
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bergerak cepat menanggapi bencana infrastruktur yang memutus total Jalan Provinsi pen
Peristiwa
BANDA ACEH Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh memaparkan capaian signifikan Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Barang Kena Cukai (BKC)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadiri Launchi
Pemerintahan
BINJAI Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan bupati dan walikota untuk menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedun
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) se
Pemerintahan
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar konferensi pers di Aceh untuk memaparkan capaian pengawasan dan penindakan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat mel
Pemerintahan
