JAKARTA– Satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandai babak baru dalam sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah meluncurkan kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam produksi energi nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut kebijakan tersebut sebagai tonggak penting dalam mewujudkan amanat konstitusi, yakni mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Baca Juga:
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, negara kini memberi ruang bagi koperasi, BUMD, dan UMKM untuk turut mengelola sumur minyak rakyat. Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kita menghadirkan payung hukum yang memastikan kegiatan tambang rakyat berlangsung secara legal dan produktif," ujar Bahlil, dikutip Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, langkah tersebut bukan semata kebijakan teknis, melainkan wujud nyata dari semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari rantai produksi energi nasional.
"Migas tidak lagi hanya dikerjakan oleh pemilik modal besar. Negara membuka ruang bagi rakyat untuk ikut berdaulat atas energi yang dihasilkan," tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, hasil inventarisasi menunjukkan lebih dari 45.000 sumur rakyat siap dikelola secara legal dan produktif.
Potensi tambahan produksi dari langkah ini diperkirakan mencapai 10.000 barel per hari, dengan penciptaan sekitar 225.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah penghasil migas.
Bahlil menilai kebijakan ini membuktikan bahwa kemandirian energi bisa tumbuh dari partisipasi rakyat yang terorganisasi dengan baik.
"Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi. Inilah bukti bahwa swasembada energi dapat dimulai dari rakyat sendiri," katanya.
Langkah pengelolaan sumur rakyat juga berdampak nyata terhadap peningkatan produksi nasional. Rata-rata produksi minyak bumi (termasuk NGL) periode Januari–September 2025 tercatat naik 4,79% year on year (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 577,08 MBOPD. Pemerintah bahkan menargetkan peningkatan produksi menjadi 610 ribu barel per hari pada 2026.
Kenaikan ini ditopang oleh berbagai upaya menuju swasembada energi, antara lain reaktivasi sumur tua dan optimalisasi teknologi enhanced oil recovery (EOR). Dari 16.990 sumur yang sempat idle, sebanyak 4.495 sumur telah berhasil dihidupkan kembali untuk berproduksi.
Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat di berbagai daerah penghasil minyak, salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga kini dapat bekerja dengan tenang tanpa bayang-bayang masalah hukum.
"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Menteri ESDM. Sekarang nggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal, aman kami, Pak," ujar Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari.
Hal senada disampaikan Joko Mulyo, penambang minyak tradisional setempat.
"Kerja kami sekarang lebih tenang, rasanya seperti mendapat perlindungan dari negara," tuturnya.
Kebijakan pengelolaan sumur rakyat ini menjadi simbol nyata keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
Selain menumbuhkan kemandirian energi, langkah ini juga memperkuat pemerataan ekonomi daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.*
(cb/M/006)
JAKARTA Radio Televisyen Malaysia (RTM), stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, mengeluarkan permintaan maaf resmi atas keke
Politik
KISARAN Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Daarul Uluum (IAIDU) Asahan resmi menggelar Pembukaan Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan
Pendidikan
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya transparansi bagi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp1,71 tril
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun 15 bendungan baru di era kepresidenan Prabowo Su
Pemerintahan
JAKARTA Disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Selain disabilitas fisik yang paling terlihat, ada pula disabilitas menta
Kesehatan
JAKARTA Pengamat pendidikan Darmaningtyas meminta pemerintah membuka kembali formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk guru, guna meningka
Pemerintahan
JAKARTA Mendaki Gunung Rinjani membutuhkan stamina prima, dan persiapan fisik dimulai dari mengisi perut dengan hidangan bernutrisi. ad
Pariwisata
BANDUNG PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026.adsense
Ekonomi
BALI Suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan Karya Pedudusan Alit Mlaspas, Mecaru Balik Sumpah, Rsigana, Nubung Pedagingan, dan Ngenteg L
Seni dan Budaya
