Menyusuri Kebun Melon dan Rumah Tempe Koro, Inisiatif Srikandi Aceh Dukung Pembangunan Ekonomi Lokal
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan kenaikan pajak hingga perekonomian Indonesia tumbuh di atas 6%.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus pada upaya optimalisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.Baca Juga:
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya jumlah pajak yang sudah dipungut namun belum sepenuhnya dibelanjakan.
Banyak pajak yang terhimpun di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), yang menyebabkan likuiditas perekonomian menjadi terbatas.
Oleh karena itu, Purbaya menekankan pentingnya agar pajak yang diterima segera dibelanjakan untuk menggerakkan sektor swasta dan memperlancar sirkulasi ekonomi.
"Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Anda enggak usah takut kalau saya naikin pajak, anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu [ekonomi] tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya," ujar Purbaya dengan tegas.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengungkapkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6% bukanlah hal yang mustahil.
Purbaya optimistis, karena angka tersebut pernah tercapai pada periode pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang melibatkan sektor swasta.
Purbaya menyoroti bahwa selama masa pemerintahan SBY, sektor swasta memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi, dengan laju pertumbuhan kredit mencapai 22%.
Namun, dia juga mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), perekonomian lebih banyak digerakkan oleh sektor pemerintah, dengan laju pertumbuhan kredit yang hanya sekitar 7%.
"Saya rasa kalau saya hidupkan mesin swasta tahun ini, 6% itu kira-kira dapat. Yang pemerintah saya hidupkan juga. Mesin tambahan. Jadi enggak susah-susah amat. Belum lagi nanti kebijakan yang lainnya," tambah Purbaya optimistis.
Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan berbagai stimulus ekonomi.
Purbaya menekankan bahwa pemberian bantuan sosial dan BLT Kesra menjadi bagian dari kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di akhir tahun 2025.
Pemerintah juga telah mengumumkan delapan program akselerasi ekonomi senilai Rp 16 triliun untuk kuartal IV/2025.
Selain itu, stimulus lebih lanjut dalam bentuk penambahan kuota program magang dan BLT senilai Rp 30 triliun diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik ke depan.
"Antara lain iya [berkat stimulus] karena perekonomian membaik dan karena message-nya jelas ya dari pemerintah itu bahwa ke depan ekonominya akan lebih bagus. Jadi mereka ada harapan hidup lebih baik lagi ke depan. Itu yang membuat mereka lebih bersemangat," kata Purbaya.
Menurut Purbaya, salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap membaiknya perekonomian adalah meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya optimisme masyarakat setelah berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan pemerintah.
Ia menilai bahwa dengan strategi yang tepat, pemerintah mampu menggerakkan sektor swasta dan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, sehingga Indonesia bisa kembali mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, terutama setelah pandemi global yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kenaikan pajak hanya akan diterapkan setelah perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil di atas 6%.
Dengan kebijakan yang mendorong optimalisasi belanja dan penggunaan pajak secara lebih efektif, pemerintah berharap dapat menggerakkan sektor swasta dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Purbaya juga menekankan bahwa meskipun ada rencana kenaikan pajak di masa depan, kebijakan tersebut akan dijalankan secara hati-hati dan bertahap, dengan tujuan agar masyarakat tetap merasa sejahtera dan siap untuk menghadapi perubahan tersebut.
Dengan berbagai stimulus yang sedang diterapkan, harapan pemerintah adalah terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.*
(bi/a008)
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK