Dino Patti Djalal Ungkap SBY Tak Pernah Tergoda Perpanjang Kekuasaan Selama Dua Periode Jabatannya
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukan kerugian, melainkan investasi sosial.
Herman menilai pernyataan Jokowi tidak salah, namun ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kondisi Whoosh yang saat ini mengalami kerugian.
"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?" ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Sekjen Partai Demokrat itu sepakat jika Whoosh bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, ia menekankan pentingnya kepastian mengenai pihak yang menanggung kerugian saat ini.
"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian dari setiap pergerakan moda transportasi, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" katanya.
Herman menegaskan, karena status Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk kategori proyek strategis nasional, kerugiannya seharusnya ditanggung oleh negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan APBN tidak akan digunakan untuk menutup kerugian Whoosh.
"Ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi. Tapi kalau ini proyek strategis nasional dan investasi sosial, maka kerugian seharusnya ditanggung negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," jelasnya.
Herman menambahkan, pemerintah tetap perlu turun tangan terkait utang Whoosh.
Komisi VI DPR pun berencana meminta penjelasan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengenai langkah strategis agar proyek ini tidak merugi di masa depan.
"Tentu nanti kami akan meminta keterangan dan informasi tentang langkah-langkah strategis ke depan supaya ini tidak rugi, karena ruginya akan panjang," pungkasnya.
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
PADANG LAWAS Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Lawas menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, ter
NASIONAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI