PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukan kerugian, melainkan investasi sosial.
Herman menilai pernyataan Jokowi tidak salah, namun ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kondisi Whoosh yang saat ini mengalami kerugian.
"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?" ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Sekjen Partai Demokrat itu sepakat jika Whoosh bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, ia menekankan pentingnya kepastian mengenai pihak yang menanggung kerugian saat ini.
"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian dari setiap pergerakan moda transportasi, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" katanya.
Herman menegaskan, karena status Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk kategori proyek strategis nasional, kerugiannya seharusnya ditanggung oleh negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan APBN tidak akan digunakan untuk menutup kerugian Whoosh.
"Ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi. Tapi kalau ini proyek strategis nasional dan investasi sosial, maka kerugian seharusnya ditanggung negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," jelasnya.
Herman menambahkan, pemerintah tetap perlu turun tangan terkait utang Whoosh.
Komisi VI DPR pun berencana meminta penjelasan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengenai langkah strategis agar proyek ini tidak merugi di masa depan.
"Tentu nanti kami akan meminta keterangan dan informasi tentang langkah-langkah strategis ke depan supaya ini tidak rugi, karena ruginya akan panjang," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial, bukan sekadar soal laba.
Menurutnya, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara wilayah Jabodetabek dan Bandung kerugiannya sudah di atas Rp100 triliun per tahun.
"Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba. Transportasi massal diukur dari Social Return on Investment, seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, berkurangnya polusi, dan waktu tempuh lebih cepat," kata Jokowi.*
(vo/a008)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL