Demo Tanpa Izin Tidak Otomatis Bisa Dipidana, MK Tegaskan Syarat Pasal 256 KUHP Baru
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan fasilitas pemerintah yang harus diterima petani secara gratis.
Pernyataan ini disampaikan terkait temuan praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan petani.
Baca Juga:"Dari ribuan alsintan yang disalurkan, kami menemukan 31 kasus bermasalah. Ada pungutan, ada yang minta fee, bahkan mewajibkan bayar dulu baru traktor diterima. Padahal semua bantuan ini gratis untuk petani," kata Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Seluruh kasus tersebut langsung dilimpahkan ke penegak hukum di daerah untuk ditindak tegas.
"Kalau ada pidana, ya dipidanakan. Kami cek langsung di lapangan," tambahnya.
Menurut Amran, modus pungli pada alsintan sering muncul karena ketidaktahuan petani.
Oknum tertentu memanfaatkan situasi dengan meminta biaya administrasi atau fee sebelum traktor dan mesin diterima.
Padahal, bantuan ini telah ditetapkan sepenuhnya gratis oleh pemerintah pusat.
"Biasanya ada bantuan dari pusat, tapi dipungut biaya. Itu tidak boleh. Ini bantuan gratis untuk petani," tegasnya.
Amran meminta petani aktif melaporkan setiap dugaan penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi yang telah dibuka Kementerian Pertanian.
"Kalau ada pungutan, laporkan saja ke nomor yang sudah kami sampaikan," ujarnya.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin, 2 Maret 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Menteri Se
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas melibatkan Bus PMH dan truk colt diesel terjadi di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada
PERISTIWA
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Rapat Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 untuk memastikan
PEMERINTAHAN