BTT Daerah Tipis, Pemerintah Usulkan Bantuan Rp 2 Miliar per Kabupaten/Kota

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berada dalam kondisi kritis.

Laporan ini disampaikan dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

"Tiap daerah mengandalkan BTT, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta," kata Tito.

Baca Juga:

• Dokter Magang Siap Diturunkan, Prabowo Tinjau Penanganan Bencana Sumatera

MESKI PEMERINTAH PUSAT telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras, kebutuhan kecil di lapangan, seperti popok bayi dan kebutuhan perempuan, tetap membutuhkan tambahan anggaran.

KEMENDAGRI TELAH meminta provinsi dan kabupaten/kota lain yang masih memiliki simpanan anggaran untuk membantu daerah terdampak.

Hingga kini, sekitar Rp 34 miliar bantuan telah tersalurkan, termasuk Rp 3 miliar untuk Kabupaten Lhokseumawe dari daerah lain.

TITO MENGUSULKAN agar pemerintah pusat memberikan bantuan langsung guna memperkuat kemampuan daerah dalam menangani kebutuhan mendesak warga.

"Kondisi 52 kabupaten/kota ini sangat tipis. Mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar per kabupaten/kota sebagai pegangan untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan kecil yang mendesak," ujarnya.

PRESIDEN PRABOWO menyetujui usulan tersebut dan meminta agar proses penyaluran bantuan dilakukan dengan cepat. "Baik, kita segera, ya," kata Presiden.

DI SISI LAIN, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh memerlukan anggaran Rp 25,41 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

Hingga Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB, tercatat 37.546 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.

KERUSAKAN JUGA meluas ke fasilitas umum seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, serta sektor pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak, dan kantor perkantoran.

PENYALURAN ANGGARAN darurat dan pemulihan ini diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi warga terdampak bencana sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah yang terkena dampak.*

(k/dh)

Modus Antre Berkali-kali, Polisi Amankan Tiga Warga Penimbun BBM di SPBU Sei Renggas

Bapanas Catat Harga Cabai Rawit Meroket, Beras dan Minyak Goreng Turun

Kebijakan Impor Beras 2025: Hanya untuk Industri dan Jenis Khusus

Prabowo Instruksikan Percepatan Pemulihan Listrik dan Logistik di Sumatera

Harga Pertalite Tanpa Subsidi Bisa Melonjak, Purbaya Sebut Bisa Sentuh Rp 11.700/Liter

Gubernur Aceh Tindak Tegas Pedagang Nakal di Tengah Bencana: Jangan Cekik Leher Orang!