Polemik Bantuan UEA Berakhir, Beras 30 Ton Disalurkan lewat Muhammadiyah
JAKARTA Bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari organisasi nonpemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan,
NASIONAL
JAKARTA— Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penguatan ekosistem kelembagaan koperasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.
Tujuannya adalah memastikan perlindungan maksimal bagi anggota koperasi, khususnya di sektor keuangan, serta memperkuat mekanisme pengawasan agar risiko kerugian dapat diminimalkan.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kemenkop, Ahmad Zabadi, dalam Focus Group Discussion tentang Penyusunan Sistem Pelindungan dan Pengaduan Anggota Koperasi, yang digelar di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Jumat (12/12).Baca Juga:
"Perlu membangun satu sistem perlindungan dan pengawasan anggota untuk mencegah potensi kerugian yang terjadi di koperasi sektor keuangan. Substansinya tertuang dalam RUU Perkoperasian," ujarnya, Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Herbert Siagian, Asisten Deputi Pelindungan Anggota Sahrul, serta Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Lina Widiyastuti.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkop dan UNS.
Zabadi menambahkan, pemerintah bersama DPR saat ini menyiapkan draf RUU Perkoperasian yang memungkinkan penambahan afirmasi, termasuk perubahan judul menjadi RUU Sistem Perkoperasian Nasional.
Hal ini terkait dengan program prioritas nasional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang digadang-gadang mampu meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
"Keanggotaan koperasi diproyeksikan meningkat signifikan, bahkan hingga 80 juta anggota baru. Perlindungan anggota wajib menjadi prioritas utama agar risiko kerugian dapat ditekan," imbuh Zabadi.
Kerja sama dengan UNS diharapkan mendukung implementasi program melalui berbagai kegiatan, mulai dari penguatan kelembagaan koperasi, digitalisasi, peningkatan pengawasan, hingga literasi anggota.
"Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota koperasi," kata Zabadi.*
(d/dh)
JAKARTA Bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari organisasi nonpemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan,
NASIONAL
ACEH BESAR Menjaga alam dan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keimanan bagi setiap umat Islam. Hal ini ditegaskan Tgk. Awa
AGAMA
PADANGSIDIMPUAN Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA, Baron Harahap, menegaskan pentingnya peran aktif rakyat Indonesia dalam menjaga kedaula
NASIONAL
MEDAN Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menindak tegas peredaran narkoba di kawasan Rel Kereta Api, Tembung, Kamis (18/12/2025) s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pimpinan Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara, Budi Cahyanto, melepas pengiriman 320 ton beras menggunakan KRI Banda Aceh593 menuj
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan masyarakat diperbolehkan memanfaatkan kayukayu gelondongan yang terbawa arus
NASIONAL
BIREUEN Mantan Kepala Desa (Kades) Karieng, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen atas d
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke77 p
NASIONAL
GIANYAR Kepolisian Resor Gianyar menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Agung 2025 sebagai bentuk kesiapan pengamanan perayaan Natal
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2026 naik sebesar 7,9 persen. Kenaikan tersebut di
EKONOMI