Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Simak Profil dan Rekam Jejaknya!
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025–2027 tidak boleh lagi bersifat normatif dan berulang.
Roadmap diminta disusun secara tajam, jelas dalam eksekusi, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap pengendalian inflasi.
Penegasan itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat memberikan arahan dalam Rapat Pendahuluan Penyusunan Roadmap TPID 2025–2027 di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin, 15 Desember 2025.Baca Juga:
"Dua tahun ke depan jangan lagi sekadar menyalin program lama. Kita butuh roadmap yang tegas, terukur, dan benar-benar berdampak pada pengendalian inflasi," kata Hendra.
Ia menyinggung pengalaman sepanjang 2025, ketika harga sejumlah komoditas pangan strategis—seperti cabai, beras, dan telur—sempat melonjak meskipun produksi daerah dinilai mencukupi.
Kondisi itu, menurutnya, menandakan persoalan inflasi tidak semata soal ketersediaan barang.
"Masalah utamanya ada pada lemahnya intervensi hulu dan panjangnya rantai distribusi," ujarnya.
Hendra menekankan sektor pertanian dan peternakan harus menjadi fokus utama roadmap TPID karena masih berada dalam kendali pemerintah daerah.
Intervensi tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar atau subsidi harga yang bersifat sementara.
Pemerintah daerah, kata dia, harus masuk sejak awal melalui bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, hingga skema kemitraan yang adil.
Dengan begitu, saat panen tiba, harga bisa dikendalikan tanpa merugikan petani dan peternak.
"Kalau biaya tanam dan produksi sudah dibantu pemerintah, maka ada ruang komitmen agar hasil panen dijual dengan harga wajar. Ini harus dirumuskan secara teknis dalam roadmap," ujarnya.
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI