Pemkab Deli Serdang Minta Roadmap TPID 2025–2027 Tak Sekadar Formalitas

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025–2027 tidak boleh lagi bersifat normatif dan berulang.

Roadmap diminta disusun secara tajam, jelas dalam eksekusi, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap pengendalian inflasi.

Penegasan itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat memberikan arahan dalam Rapat Pendahuluan Penyusunan Roadmap TPID 2025–2027 di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin, 15 Desember 2025.

Baca Juga:

• Natal Oikumene 2025, Deli Serdang Tunjukkan Wajah Toleransi Indonesia

"Dua tahun ke depan jangan lagi sekadar menyalin program lama. Kita butuh roadmap yang tegas, terukur, dan benar-benar berdampak pada pengendalian inflasi," kata Hendra.

Ia menyinggung pengalaman sepanjang 2025, ketika harga sejumlah komoditas pangan strategis—seperti cabai, beras, dan telur—sempat melonjak meskipun produksi daerah dinilai mencukupi.

Kondisi itu, menurutnya, menandakan persoalan inflasi tidak semata soal ketersediaan barang.

"Masalah utamanya ada pada lemahnya intervensi hulu dan panjangnya rantai distribusi," ujarnya.

Hendra menekankan sektor pertanian dan peternakan harus menjadi fokus utama roadmap TPID karena masih berada dalam kendali pemerintah daerah.

Intervensi tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar atau subsidi harga yang bersifat sementara.

Pemerintah daerah, kata dia, harus masuk sejak awal melalui bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, hingga skema kemitraan yang adil.

Dengan begitu, saat panen tiba, harga bisa dikendalikan tanpa merugikan petani dan peternak.

"Kalau biaya tanam dan produksi sudah dibantu pemerintah, maka ada ruang komitmen agar hasil panen dijual dengan harga wajar. Ini harus dirumuskan secara teknis dalam roadmap," ujarnya.

Selain produksi, panjangnya rantai distribusi dinilai menjadi faktor utama mahalnya harga di tingkat konsumen.

Satu komoditas, kata Hendra, kerap melewati dua hingga tiga distributor sebelum sampai ke pedagang pasar, sehingga harga naik berlapis.

"Kalau petani bisa langsung bertemu pedagang pasar, selisih harga bisa dipangkas. Ini yang harus dirancang, bukan sekadar kegiatan rutin," katanya.

Karena itu, roadmap TPID diharapkan memuat skema konkret untuk mempersingkat rantai pasok, termasuk mempertemukan produsen dengan pedagang pasar, memperkuat gerakan pangan murah, serta mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.

Ia juga menyoroti kondisi surplus produksi yang tidak otomatis menurunkan harga.

Banyak hasil pertanian dan peternakan Deli Serdang justru keluar daerah, lalu kembali masuk dengan harga lebih tinggi.

"Secara data kita surplus, tapi harga di pasar tetap mahal karena produksi daerah tidak diikat," ujarnya.

Hendra menegaskan roadmap TPID 2025–2027 harus berbasis pengalaman lapangan, memiliki pembagian peran yang jelas, serta mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus keberlanjutan usaha petani dan peternak.

"Roadmap itu harus jelas siapa berbuat apa, kapan, dan dampaknya terhadap harga. Kalau hanya normatif, tidak perlu rapat," kata dia.*

(dh)

Inflasi Bali Terkendali, Koster Minta Penguatan Pasokan Menjelang Akhir Tahun

Inflasi Lampung September 2025 Tetap Terkendali

Pemprov Sumut Dorong Kendali Inflasi dan Akselerasi Digitalisasi Transaksi Daerah

Pemprov Sumut Siap Kendalikan Inflasi dan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pemkab Tapsel Salurkan Bantuan Beras untuk 18.844 Keluarga Penerima Manfaat

Wagub Sumut Soroti Pentingnya Produksi Pangan Lokal pada Rakor TPIP-TPID se-Sumatera