Bupati Bekasi Kena OTT! Tambah Daftar Panjang Kepala Daerah Terjerat KPK Sepanjang 2025
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA , – Penetapan rentang nilai alpha (α) sebesar 0,5–0,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil industri.
Hal ini terungkap dalam dialog sosial tripartit yang digelar Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Dunia usaha mengusulkan agar nilai alpha berada pada kisaran 0,1–0,5 dengan pendekatan lebih proporsional, mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak (KHL) dan kemampuan sektor industri.Baca Juga:
Selain itu, disarankan penerapan nilai alpha berbeda antar daerah, menyesuaikan rasio upah minimum terhadap KHL, untuk menghindari disparitas wilayah sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.
Ketua Umum APINDO sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN Indonesia, Shinta W.
Kamdani, menekankan tekanan signifikan yang dihadapi dunia usaha, terutama sektor tekstil, alas kaki, furnitur, karet, plastik, dan otomotif, yang pertumbuhannya di bawah rata-rata ekonomi nasional atau bahkan mengalami kontraksi.
"Dunia usaha memahami tujuan fundamental kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar selaras dengan kemampuan usaha dan kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah," ujar Shinta.
Shinta menambahkan tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia masih besar.
Saat ini, pengangguran mencapai sekitar 7,47 juta orang, setengah menganggur 11,56 juta orang, dan lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal yang minim perlindungan.
Menurutnya, pengaturan pengupahan harus dirancang agar memperkuat daya tahan dunia usaha dan mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang berkelanjutan.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten Karo resmi menarik mahasiswa peserta Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKNT
PENDIDIKAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, meninjau langsung kebun pisang yang dikelola generas
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menyerahkan bantuan sosial melalui Program BAZNAS Labu
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Menjelang pelaksanaan Operasi Lilin Krakatau 2025, Polda Lampung menggelar Tactical Floor Game (TFG) untuk memastikan kesiapan o
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Cabang Padangsidimpuan menggelar kegiatan syukuran sekaligus apresiasi masa kerja
NASIONAL
LAMPUNG Polda Lampung menggelar sosialisasi pentingnya pemahaman terhadap Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Kapolres Gianyar AKBP Chandra C. Kesuma, S.I.K., M.H., memimpin Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke77 Tahun 2025 di Lapangan
NASIONAL
DENPASAR Persidangan kasus pencurian di PT Destinasi Lestari kembali mencuatkan polemik soal keterlibatan dua terdakwa. Kuasa hukum Micha
HUKUM DAN KRIMINAL