Pengupahan 2025: Dunia Usaha Soroti Ketimpangan dengan Realita Lapangan
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
JAKARTA , – Penetapan rentang nilai alpha (α) sebesar 0,5–0,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil industri.
Hal ini terungkap dalam dialog sosial tripartit yang digelar Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Dunia usaha mengusulkan agar nilai alpha berada pada kisaran 0,1–0,5 dengan pendekatan lebih proporsional, mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak (KHL) dan kemampuan sektor industri.Baca Juga:
Selain itu, disarankan penerapan nilai alpha berbeda antar daerah, menyesuaikan rasio upah minimum terhadap KHL, untuk menghindari disparitas wilayah sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.
Ketua Umum APINDO sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN Indonesia, Shinta W.
Kamdani, menekankan tekanan signifikan yang dihadapi dunia usaha, terutama sektor tekstil, alas kaki, furnitur, karet, plastik, dan otomotif, yang pertumbuhannya di bawah rata-rata ekonomi nasional atau bahkan mengalami kontraksi.
"Dunia usaha memahami tujuan fundamental kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar selaras dengan kemampuan usaha dan kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah," ujar Shinta.
Shinta menambahkan tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia masih besar.
Saat ini, pengangguran mencapai sekitar 7,47 juta orang, setengah menganggur 11,56 juta orang, dan lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal yang minim perlindungan.
Menurutnya, pengaturan pengupahan harus dirancang agar memperkuat daya tahan dunia usaha dan mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang berkelanjutan.*
(dh)
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
LHOKSEUMAWE, ACEH Bantuan tahap kedua dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tiba di Aceh. Sebanya
NASIONAL
JANTHO, ACEH Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pertamina Patra Niaga Aceh terus berupaya mengatasi kelangkaan LPG subsidi maupun n
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi III, M. Nasir Djamil, menaruh penghargaan tinggi kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri
NASIONAL
MEDAN, SUMUT Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali mencatat prestasi gemilang dengan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi (KI) B
PEMERINTAHAN
MEDAN, SUMUT Ketenangan warga Jalan Palapa Pajak Karya, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, kini terganggu oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdaganga
EKONOMI
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar kegiatan restocking atau pene
NASIONAL
MEDAN , SUMATERA UTARA Yayasan Bao Qing Tian bekerja sama dengan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata & Bankom Naga Karimata serta sejumlah
NASIONAL
BOGOR Hujan deras disertai angin kencang memicu tanah longsor dan pergerakan tanah di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ka
NASIONAL
