Kejagung Geledah Rumah Tersangka Nurman Herin, Dalami Kasus TPPU Febrie Adriansyah
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah tersangka Nurman Herin di Bandung, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA , – Penetapan rentang nilai alpha (α) sebesar 0,5–0,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil industri.
Hal ini terungkap dalam dialog sosial tripartit yang digelar Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Dunia usaha mengusulkan agar nilai alpha berada pada kisaran 0,1–0,5 dengan pendekatan lebih proporsional, mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak (KHL) dan kemampuan sektor industri.Baca Juga:
Selain itu, disarankan penerapan nilai alpha berbeda antar daerah, menyesuaikan rasio upah minimum terhadap KHL, untuk menghindari disparitas wilayah sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.
Ketua Umum APINDO sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN Indonesia, Shinta W.
Kamdani, menekankan tekanan signifikan yang dihadapi dunia usaha, terutama sektor tekstil, alas kaki, furnitur, karet, plastik, dan otomotif, yang pertumbuhannya di bawah rata-rata ekonomi nasional atau bahkan mengalami kontraksi.
"Dunia usaha memahami tujuan fundamental kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar selaras dengan kemampuan usaha dan kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah," ujar Shinta.
Shinta menambahkan tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia masih besar.
Saat ini, pengangguran mencapai sekitar 7,47 juta orang, setengah menganggur 11,56 juta orang, dan lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal yang minim perlindungan.
Menurutnya, pengaturan pengupahan harus dirancang agar memperkuat daya tahan dunia usaha dan mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang berkelanjutan.*
(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah tersangka Nurman Herin di Bandung, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Mud
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penemuan 995 airsoft gun di sebuah yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masih menjadi perha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, Mistar Ritonga, membantah dugaan adanya tandatanda penganiayaan pada tubuh wanita berini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengakui kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara berdasarkan hasil
PENDIDIKAN
JAKARTA Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hasil survei opini publik dapat menjadi salah satu bahan evaluas
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jayapura, Papua, menyusul k
NASIONAL
JAKARTA Kenaikan harga semen belakangan ini menjadi perhatian pelaku industri konstruksi. Selain berdampak pada biaya pembangunan, kondi
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat pengawasan langsung di la
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta para guru ikut memberikan edukasi kepada siswa agar tidak membawa pulang maka
PEMERINTAHAN